PADANG PANJANG — Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi kunci utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Menurutnya, percepatan pembangunan huntap tidak hanya soal menyediakan rumah, tetapi juga memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Rakor yang dipimpin Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Muhammad Tito Karnavian itu membahas berbagai kendala di lapangan. Strategi penyelesaian pun dirumuskan agar warga terdampak segera mendapatkan hunian layak.
"Penyediaan huntap merupakan bagian penting dari proses pemulihan pascabencana. Kami akan terus memperkuat koordinasi agar pembangunan huntap dapat berjalan sesuai target, sehingga masyarakat penerima manfaat segera menempati rumah yang layak, aman, dan nyaman," kata Hendri Arnis dalam keterangannya, Selasa lalu.
Pemerintah tidak hanya fokus membangun rumah. Pembahasan dalam rakor juga mencakup penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung seperti akses jalan, jaringan listrik, air minum, serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Semua itu dinilai krusial agar warga bisa benar-benar memulai hidup baru di huntap.
Saat ini, proses pembangunan dan relokasi terus dipercepat di sejumlah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Target penyelesaian seluruh huntap pada 2027 menjadi acuan utama bagi setiap pemangku kepentingan di lapangan.
Rakor tersebut secara spesifik menyoroti hambatan teknis dan administratif yang kerap memperlambat proses pembangunan. Mulai dari masalah pembebasan lahan, ketersediaan material bangunan di lokasi terpencil, hingga sinkronisasi data penerima manfaat. Semua itu dicarikan solusi agar tidak mengulur waktu.
Pemkot Padang Panjang berkomitmen menjadi lokomotif percepatan di tingkat kota. Dengan sinergi yang sudah terbangun, Hendri Arnis optimistis warga terdampak bencana bisa segera menempati hunian yang lebih aman dan permanen.