SUMATERA BARAT — Pemerintah tengah mematangkan skema pemberian insentif untuk kendaraan listrik. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal bahwa kebijakan ini tidak berdiri sendiri. “Itu nanti kita lihat dikaitkan dengan mobil nasional, atau motor nasional,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Dua Skema Subsidi yang Masih Dikaji
Pernyataan Airlangga membuka kemungkinan bahwa insentif EV akan terintegrasi dengan program kendaraan nasional yang sudah ada. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Mei 2026 mengungkapkan target ambisius: 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik mendapat subsidi tahun ini.
Untuk sepeda motor listrik, nilai insentif diperkirakan Rp5 juta per unit. Sementara itu, besaran subsidi untuk mobil listrik belum ditentukan. Pemerintah masih mengkaji bentuk insentif yang paling efektif untuk mendorong adopsi kendaraan listrik sekaligus memperkuat ekosistem industri dalam negeri.
Penjualan Mobil Listrik Melonjak Hampir Dua Kali Lipat
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) pada kuartal I-2026 mencapai 33.150 unit. Angka ini melesat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini menunjukkan permintaan pasar yang kian menguat meski kebijakan insentif belum final.
Di sisi lain, populasi sepeda motor listrik per Februari 2026 tercatat sebanyak 236.451 unit. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional. Artinya, segmen roda dua masih mendominasi ekosistem EV di Indonesia.
Kaitan dengan Program Mobil Nasional: Apa Artinya bagi Konsumen?
Belum jelas apakah pengaitan insentif dengan program mobil nasional akan mengubah skema subsidi yang sudah direncanakan. Yang pasti, pernyataan Airlangga menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap insentif yang diberikan juga mendorong produksi dalam negeri, bukan sekadar mendongkrak impor.
Konsumen yang menantikan insentif EV perlu bersabar. Pemerintah masih mengkaji bentuk dan waktu implementasi. Keputusan final diperkirakan baru akan diumumkan setelah seluruh skema rampung dibahas lintas kementerian.
