PADANG — Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Barat menunjukkan akselerasi signifikan pada paruh pertama 2026. Belanja negara tercatat mencapai Rp18,22 triliun hingga akhir Juni, melonjak 22,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat M Dody Fachrudin memaparkan realisasi tersebut dalam laporan kinerja APBN yang dihadiri Kepala Kanwil DJP Sumbar Jambi Tarmizi serta Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri Jose Arif Lukito, Jumat (31/7/2026).
Penerimaan perpajakan dari DJP dan Bea Cukai masih menjadi tulang punggung pendapatan dengan kontribusi 79,4 persen atau sekitar Rp3,92 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri neto tercatat Rp2,26 triliun, meningkat 7,73 persen secara tahunan.
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) mendominasi dengan realisasi Rp1,78 triliun atau 78,57 persen dari total penerimaan pajak dalam negeri. Adapun Pajak Konsumsi Masyarakat menyumbang Rp442,22 miliar.
Kinerja impresif justru datang dari penerimaan perpajakan luar negeri yang menembus Rp1,65 triliun, melampaui target hingga 122,03 persen. "Realisasi Bea Keluar mencapai Rp1,64 triliun atau 122,72 persen dari target," ujar Tarmizi.
Belanja Pemerintah Pusat di Sumatera Barat telah terealisasi Rp6,02 triliun atau 37,37 persen dari pagu Rp16,13 triliun, tumbuh 35,89 persen dibandingkan tahun lalu. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp3,65 triliun, meningkat 25,93 persen secara tahunan.
Belanja barang terserap Rp1,75 triliun, sementara belanja modal baru mencapai Rp635,10 miliar atau 16,06 persen dari pagu Rp3,95 triliun. Rendahnya serapan belanja modal pada semester pertama menjadi catatan yang umum terjadi karena proyek fisik biasanya baru berakselerasi pada kuartal ketiga dan keempat.
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada Triwulan I 2026 tercatat 5,02 persen secara tahunan, lebih rendah dari nasional yang mencapai 5,61 persen. Namun secara kuartalan, ekonomi Sumbar tumbuh 3,15 persen, jauh lebih baik dibandingkan nasional yang terkontraksi 0,77 persen.
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 17,77 persen, disusul jasa lainnya 9,10 persen dan jasa keuangan 7,94 persen.
Di tengah pertumbuhan positif, tekanan inflasi masih membayangi. Inflasi tahunan Sumatera Barat mencapai 4,7 persen pada Juni 2026, lebih tinggi dari inflasi nasional yang berada di level 3,34 persen. Secara bulanan, inflasi provinsi ini tercatat 0,50 persen.
"Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat," katanya.