SUMATERA BARAT — Angka investasi itu belum termasuk proyek yang digarap melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang nilainya mencapai Rp134,22 triliun. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut capaian tersebut menjadi indikator kepercayaan dunia usaha terhadap pembangunan Nusantara yang terus meningkat.
Dalam audiensi tertutup yang berlangsung di kawasan Nusantara, jajaran Otorita IKN memaparkan empat sumber pembiayaan utama pembangunan ibu kota baru. Selain APBN dan investasi swasta, pendanaan juga berasal dari skema KPBU serta hibah.
Basuki menegaskan pihaknya membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah daerah. Peluang kerja sama tidak terbatas pada penanaman modal, tetapi juga mencakup penyediaan barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, pariwisata, hingga penguatan rantai pasok yang melibatkan pelaku usaha dari daerah.
“Kami terbuka terhadap setiap peluang kerja sama yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan IKN,” ujar Basuki dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Basuki menambahkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif fiskal bagi daerah yang menjadi mitra Otorita IKN sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diambil untuk mendorong keterlibatan aktif pemerintah provinsi dalam ekosistem pembangunan Nusantara.
Bagi Jawa Tengah, peluang tersebut dinilai strategis mengingat posisi provinsi tersebut sebagai salah satu lumbung industri manufaktur dan pertanian nasional. Keterlibatan pelaku usaha Jawa Tengah dalam rantai pasok IKN berpotensi memperpendek jalur distribusi logistik sekaligus membuka pasar baru bagi produk lokal.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan komitmennya membangun sinergi yang saling menguntungkan antara daerah dan IKN. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai tanpa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Kolaborasi adalah fondasi utama dalam membangun daerah yang maju,” katanya.
Luthfi berharap penjajakan ini membuka peluang baru bagi pelaku usaha di provinsinya, meningkatkan arus investasi masuk, serta memperkuat kontribusi Jawa Tengah dalam mendukung pembangunan ibu kota negara. Di sisi lain, sinergi ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan sektor-sektor strategis.
Kesepakatan awal yang dicapai dalam pertemuan tersebut adalah penguatan komunikasi dan penjajakan bentuk kerja sama yang bisa segera direalisasikan. Otorita IKN dan Pemprov Jawa Tengah belum merinci sektor prioritas yang akan dieksekusi pertama kali.
Kolaborasi lintas daerah ini dinilai tidak hanya mempercepat pembangunan Nusantara, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi Jawa Tengah. Dengan nilai investasi yang terus mengalir, keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem Nusantara yang inklusif dan berkelanjutan.