SUMATERA BARAT — Sebanyak 2,2 miliar orang di dunia masih belum memiliki akses internet, sementara Afrika dan Amerika Latin hanya menguasai 3,3% kapasitas pusat data global. Kesenjangan infrastruktur digital itu membuat manfaat kecerdasan buatan (AI) berisiko dinikmati segelintir negara, memperlebar jurang ekonomi antara negara maju dan berkembang.
Peringatan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU) PBB, Tomas Lamanauskas, di sela World Investment Forum yang digelar United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di Doha, Qatar. Menurut dia, kesenjangan akibat AI sangat mengkhawatirkan dan tidak berhenti pada soal akses teknologi semata.
"Risiko tidak berhenti hanya pada ketimpangan digital. Kesenjangan yang besar berarti kesenjangan peluang, dan bahkan dapat memperdalam kesenjangan sosial-ekonomi," kata Lamanauskas, dikutip dari Al Jazeera.
Persoalannya bukan cuma infrastruktur. Keterampilan teknologi yang timpang ikut menentukan siapa yang bisa memetik manfaat ekonomi AI, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, layanan publik, industri, perdagangan, dan pertanian.
Jurang adopsi terlihat dari penggunaan AI generatif di kalangan penduduk usia kerja. Di negara maju, porsinya mencapai 29%, sementara di negara berkembang baru 16%.
"Ini benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan produktivitas pekerja dan untuk menjadi bagian dari pasar tenaga kerja," ujar Lamanauskas.
Keterbatasan bahasa memperparah keadaan. Hanya sekitar 7% bahasa di Afrika yang terwakili dalam perangkat penerjemahan AI. Pekerja yang tidak memakai bahasa dominan dalam sistem AI pun terpinggirkan dari akses layanan.
Lamanauskas tidak menampik AI berpotensi menghilangkan hingga 90 juta pekerjaan. Sekitar 40% kemampuan yang dipakai di tempat kerja saat ini diperkirakan berubah pada 2030, terutama tugas kognitif rutin yang mudah diotomatisasi.
Di sisi lain, teknologi yang sama bisa menciptakan hingga 170 juta lapangan kerja baru. Masalahnya, manfaat itu tidak otomatis tersebar merata ke seluruh pekerja.
Laporan International AI Safety Report 2026 mencatat sekitar satu miliar orang telah memakai AI untuk berbagai kebutuhan, termasuk mencari informasi kesehatan dan membantu penulisan. Paparan AI terhadap pekerjaan di negara maju mencapai 60%, sedangkan di negara berkembang sekitar 40%.
United Nations Development Programme (UNDP) dalam laporannya pada Desember 2025 memperingatkan era baru ketimpangan antarnegara akibat AI. Negara yang menghadapi masalah pasokan listrik, konektivitas terbatas, dan kekurangan tenaga kerja terampil berisiko kehilangan sebagian peluang ekonomi dari perkembangan AI.
Peringatan itu memundurkan upaya mempersempit kesenjangan yang selama bertahun-tahun dijembatani.
Lamanauskas menilai pemerintah perlu memastikan negara berkembang punya kapasitas mengadopsi teknologi sekaligus menentukan arah pengembangannya. Saat ini sudah ada 104 negara dengan strategi pengembangan AI, naik drastis dibanding sedekade lalu yang hanya empat negara.
Pemerataan manfaat AI menuntut investasi pada infrastruktur digital, pendidikan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan regulasi yang memadai. Untuk menjembatani ketimpangan infrastruktur digital global, Lamanauskas mengestimasi kebutuhan investasi sekitar US$2,8 triliun hingga 2030.
Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, angka itu menjadi pengingat bahwa tanpa pembangunan pusat data, listrik, dan konektivitas yang memadai, adopsi AI berisiko tertinggal jauh dari negara maju.