PADANG – Pemerintah Kota Padang terus mengawal proses pembebasan lahan Fly Over Sitinjau Lauik, proyek infrastruktur strategis yang menjadi perhatian nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kota Padang berjalan tepat waktu dan memberi dampak langsung bagi kelancaran transportasi di Sumatera Barat.
Komitmen tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) sekaligus konsinyering isu pembebasan lahan yang digelar di Hotel Santika Padang, Jumat (23/1/2026).
Rapat ini secara khusus membahas percepatan pengadaan 23 bidang lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik. Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian bersama adalah lahan di kawasan sempadan sungai, yang memerlukan penanganan khusus agar tidak menghambat tahapan konstruksi di lapangan.
Dalam forum tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, menekankan pentingnya kesamaan persepsi dan soliditas antar-instansi. Ia mengingatkan seluruh pihak agar mengesampingkan ego sektoral demi kelancaran proyek nasional yang berdampak langsung pada konektivitas dan keselamatan transportasi di Sumatera Barat.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci. Jangan sampai perbedaan pandangan memperlambat proses pembebasan lahan. Semua pihak harus bergerak cepat, tepat, dan sejalan,” tegas Muhibuddin.
Sejalan dengan itu, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Raymundus Nggajo, menekankan pentingnya percepatan administrasi dalam proyek yang menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Ia meminta setiap bidang lahan diverifikasi secara detail, mulai dari kelengkapan dokumen, paraf bersama Satuan Tugas, hingga pemrosesan lanjutan terhadap berkas yang telah dinyatakan lengkap agar tidak terjadi penumpukan atau keterlambatan.
Menanggapi hal tersebut, Raju Minropa menegaskan bahwa Pemko Padang siap menjadi ujung tombak dalam mendukung kelancaran administrasi dan koordinasi di tingkat daerah. Ia memastikan seluruh perangkat daerah akan bekerja maksimal untuk meminimalkan hambatan, khususnya terkait urusan lahan.
“Sesuai arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, kami akan mengawal proses pembebasan lahan ini secara intensif. Proyek Strategis Nasional yang berada di Kota Padang harus berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Raju Minropa.
