PASAMAN BARAT — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak hanya mengandalkan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai gerbang logistik utama. Gubernur Mahyeldi Ansharullah mendorong Pelabuhan Teluk Tapang di Pasaman Barat naik status menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar pembangunannya bisa dipercepat.
Usulan itu disampaikan dalam audiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (22/7/2026). Dalam pertemuan yang sama, Mahyeldi juga mengajukan dua program lain yang saling terintegrasi: reaktivasi jalur kereta api Sumatera Barat dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Teluk Tapang Dirancang Jadi Kawasan Industri Hijau
Mahyeldi menjelaskan, Pelabuhan Teluk Tapang tidak hanya akan difungsikan sebagai pelabuhan biasa. Kawasan ini diproyeksikan menjadi Smart Green Industrial Port City—kota pelabuhan industri hijau yang cerdas.
“Sumatera Barat memiliki posisi strategis di pantai barat Sumatera. Pengembangan Teluk Tapang akan menjadi pintu masuk investasi sekaligus pusat logistik dan industri yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam daerah,” ujar Mahyeldi dalam keterangan resmi.
Menurutnya, kawasan tersebut akan menjadi lokasi pengembangan kilang minyak (oil refinery) dan industri biodiesel berbahan baku minyak sawit mentah (CPO). Pasaman Barat sendiri merupakan salah satu sentra sawit terbesar di Sumatera Barat.
Tekan Biaya Logistik, Kurangi Ketergantungan pada Teluk Bayur
Salah satu alasan utama pengusulan ini adalah efisiensi distribusi. Selama ini, hasil perkebunan dari Pasaman Barat dan sekitarnya harus dibawa ke Pelabuhan Teluk Bayur di Padang. Dengan hadirnya Teluk Tapang, biaya logistik diperkirakan bisa ditekan signifikan.
Bahkan, pelabuhan ini diproyeksikan menjadi simpul logistik baru di pantai barat Sumatera yang juga melayani kebutuhan wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Reaktivasi Kereta Api dan EBT: Tiga Program Saling Terkait
Gubernur Mahyeldi tidak datang dengan satu usulan saja. Ia juga mendorong percepatan reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat. Menurutnya, moda transportasi ini akan memperlancar arus logistik, mendukung mobilitas masyarakat, dan memperkuat sektor pariwisata.
Selain itu, Pemprov Sumbar mengusulkan pengembangan energi baru dan terbarukan. Mahyeldi menyebut potensi besar di sektor air, panas bumi, dan tenaga surya bisa menjadi penopang kawasan industri hijau sekaligus mendukung target transisi energi nasional.
Ketiga program ini—pelabuhan, kereta api, dan EBT—disebut saling terintegrasi untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan investasi, dan mempercepat hilirisasi industri di Ranah Minang.
Respons Pemerintah Pusat: Akan Dikaji Sesuai Mekanisme
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar yang telah menyiapkan agenda pembangunan jangka panjang. Ia menyatakan pemerintah pusat akan mengkaji seluruh usulan tersebut dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme serta tahapan perencanaan.
Dalam audiensi itu, Gubernur Mahyeldi didampingi jajaran pejabat Pemprov Sumbar, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adib Alfikri, Kepala Bappeda Zefnihan, serta Kepala DPMPTSP Luhur Budianda.
