PADANG PANJANG — Alokasi dana tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan TKD Bencana di wilayah Sumatera yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (17/6/2026). Rakor tersebut diikuti oleh seluruh pemerintah daerah penerima bantuan di Sumatera, termasuk Pemkot Padang Panjang.
Mendagri Tito: Akan Turun Lapangan untuk Monitoring
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta setiap pemda segera merealisasikan bantuan yang telah dialokasikan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Pusat akan terus melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tepat sasaran.
“Pemerintah Daerah yang mendapatkan tambahan TKD agar segera melakukan percepatan dalam proses penyaluran bantuan. Saya nanti akan turun ke lapangan untuk melihat langsung perkembangan di daerah,” tegas Tito dalam rakor virtual tersebut.
Solidaritas ke Aceh: Rp3 Miliar untuk Dua Kabupaten
Menariknya, di tengah proses pemulihan di daerah sendiri, Kota Padang Panjang juga menunjukkan solidaritas antardaerah. Pemkot mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp3 miliar bagi wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh.
Rinciannya, Rp2 miliar untuk Kabupaten Nagan Raya dan Rp1 miliar untuk Kabupaten Aceh Tenggara. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan percepatan pemulihan pascabencana di kawasan Sumatera.
Proses Administrasi Berjalan, Dampak bagi Warga Ditargetkan Cepat Terasa
Wakil Wali Kota Allex Saputra menyampaikan bahwa proses administrasi dan mekanisme penyaluran bantuan saat ini tengah berjalan. Ia berharap dalam waktu dekat bantuan yang telah dialokasikan dapat segera diterima oleh pihak terkait.
“Kami berharap dalam waktu dekat bantuan yang telah dialokasikan dapat segera diterima oleh pihak terkait sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pemulihan daerah terdampak bencana,” ujar Allex.
Pemko menargetkan dana TKD bencana ini tidak hanya mempercepat pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Lebih dari itu, program pemulihan diharapkan mampu mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga warga dapat kembali normal dan lebih tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Turut mendampingi Wakil Wali Kota dalam rakor tersebut, Kepala BPBD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan BPKD Kota Padang Panjang.
