PADANG — Tiga kabupaten/kota di Sumatera Barat resmi menyatukan kekuatan untuk mendorong kawasan Sawahlunto–Sijunjung–Dharmasraya (SSD) masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Kesepakatan bersama ditandatangani dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy bersama Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Senin (6/7/2026).
Mengapa Kawasan SSD Perlu Dikembangkan Secara Terpadu?
Vasko Ruseimy menilai ketiga daerah memiliki potensi yang saling melengkapi. Pembangunan yang dilakukan sendiri-sendiri dinilai tidak akan memberikan dampak sebesar jika diintegrasikan dalam satu kebijakan terpadu.
"Pembangunan tidak boleh dilakukan secara terpisah. Dengan mengintegrasikan ketiga wilayah dalam satu arah kebijakan, manfaat yang dihasilkan akan lebih luas bagi masyarakat," ujar Vasko dalam keterangan yang diterima redaksi.
Apa Saja Cakupan Pengembangan Kawasan SSD?
Konsep pengembangan kawasan SSD mencakup sejumlah sektor strategis. Pemerintah provinsi menyiapkan penguatan sektor industri, peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, hingga pembangunan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, pengembangan sistem logistik, pemanfaatan energi ramah lingkungan, dan sektor pariwisata juga masuk dalam rencana induk. Vasko menekankan bahwa sasaran utama bukan hanya infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru dan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Komitmen Tiga Kepala Daerah dan Dukungan Administrasi
Seluruh kepala daerah menyatakan komitmen untuk bersinergi dengan Pemprov Sumbar dalam memperjuangkan kawasan SSD. Bentuk dukungan yang disiapkan meliputi penyediaan data dan informasi, penyusunan kajian teknis, hingga percepatan penataan ruang dan perizinan.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh langkah strategis tersebut sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan masing-masing. "Kami berharap pengajuan ini memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat sehingga dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dampak yang Diharapkan bagi Masyarakat Sumbar
Melalui usulan ini, Pemprov Sumbar menargetkan kawasan SSD menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Peningkatan aksesibilitas diyakini akan membuka peluang investasi lebih besar, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan dan timur Sumatera Barat.
Proses selanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan harmonisasi kebijakan, fasilitasi, advokasi, serta penyampaian usulan kepada pemerintah pusat. Pendampingan dan evaluasi akan terus dilakukan hingga tahap pelaksanaan jika kawasan SSD resmi ditetapkan sebagai PSN.
