PADANG — Alokasi tambahan dana TKD sebesar Rp371,85 miliar dari pemerintah pusat langsung digerakkan oleh Pemkot Padang untuk proyek mitigasi bencana. Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan tender proyek tahap awal sudah resmi dibuka, bertepatan dengan kunjungan tim monitoring Kemendagri ke Rumah Dinas Wali Kota, Senin.
“Lebih dari Rp300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Dan kami sudah mempersiapkan, hari ini dimulai juga tender-tendernya,” ujar Fadly dalam keterangannya.
Fokus Utama: Huntap untuk Korban dan Warga Direlokasi
Salah satu prioritas penggunaan dana tersebut adalah pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Pemkot Padang tidak hanya menyiapkan huntap bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana, tetapi juga bagi warga yang kemungkinan harus direlokasi karena proyek infrastruktur dari Balai-balai Kementerian PU.
Tim monitoring Kemendagri sebelumnya telah meninjau langsung pembangunan Huntap di Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Mereka memberikan apresiasi terhadap langkah strategis dan percepatan yang dilakukan Pemkot pascabencana.
Masterplan Banjir: Dua Embung Besar Butuh Dukungan Pusat
Dalam kesempatan yang sama, Fadly Amran memaparkan masterplan penanganan banjir Kota Padang yang telah disusun. Rencana tersebut mencakup pembangunan dua embung besar sebagai solusi utama mengatasi banjir yang kerap melanda.
“Tidak akan memungkinkan bagi Kota Padang saja merealisasikan dalam kerangka 5 tahun ini. Namun, kalau ini bisa menjadi special attention dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan infrastruktur ini pun juga bisa paripurna,” kata Fadly.
Pembangunan infrastruktur penanganan banjir ini akan mengusung konsep ramah lingkungan (green infrastructure) serta infrastruktur skala besar. Pemkot berharap dukungan TKD tambahan tidak hanya untuk proyek saat ini, tetapi juga untuk kebutuhan relokasi dan infrastruktur penunjang kawasan terdampak.
Harapan Pemkot: Sinergi Pusat-Daerah untuk Infrastruktur Tuntas
Fadly menekankan bahwa keterbatasan APBD daerah tidak akan mampu membiayai megaproyek tersebut dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus agar penanganan banjir bisa tuntas secara paripurna.
“Kami juga sangat berharap dukungan TKD dari Pemerintah Pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan, dan juga banyak lagi pembangunan infrastruktur, baik yang green infrastruktur dan juga infrastruktur besar untuk penanganan banjir ini,” pungkas Fadly.
Dengan dimulainya tender ini, Pemkot Padang optimistis proses rehabilitasi dan mitigasi bencana bisa berjalan lebih cepat, sehingga masyarakat Kota Padang dapat lebih nyaman dan aman dari ancaman banjir besar di masa mendatang.
