Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menemui Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta untuk memperkuat tata kelola aparatur sipil negara berbasis kompetensi, talenta, dan kinerja. Pertemuan itu membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari manajemen talenta, penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, hingga pengelolaan kinerja ASN. Pemkot Padang Panjang akan memperkuat koordinasi dengan BKN agar pembenahan manajemen ASN berjalan efektif dan terukur.
PADANG PANJANG — Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, membidik pengelolaan aparatur sipil negara yang lebih terukur melalui penguatan sumber daya manusia aparatur. Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan sejumlah agenda strategis kepada Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam pertemuan di Jakarta. Langkah itu disebut sebagai upaya memperkuat fondasi birokrasi kota tersebut.
Menurut Hendri, pengelolaan SDM aparatur tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan perencanaan berkelanjutan dengan memperhitungkan kompetensi, potensi, kinerja ASN, serta kebutuhan organisasi.
"Penguatan SDM aparatur menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita ingin pengelolaan ASN dilakukan secara terarah, objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Hendri, usai menemui Kepala BKN di Jakarta, Kamis.
Salah satu instrumen yang dinilai penting dalam pembenahan tersebut adalah manajemen talenta. Melalui sistem itu, potensi dan kemampuan aparatur dapat dipetakan. Pengembangan maupun penempatan ASN diharapkan lebih selaras dengan kebutuhan organisasi.
Hendri menyebut penerapan sistem merit turut menjadi perhatian. Pengelolaan ASN berbasis sistem merit diarahkan agar keputusan terkait aparatur mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
"Pemkot ingin peningkatan kapasitas ASN tidak sekadar menjadi kegiatan rutin, tetapi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan pelayanan pemerintahan yang terus berkembang," ujar dia.
Sejumlah agenda strategis disampaikan Wali Kota kepada Kepala BKN dalam pertemuan tersebut. Berikut poin-poinnya:
Hendri menegaskan Pemkot Padang Panjang akan memperkuat koordinasi dengan BKN dalam membenahi tata kelola manajemen ASN. Tujuannya agar pengelolaan berjalan efektif, terukur, dan sesuai ketentuan.
"Kita ingin setiap ASN dapat berkembang sesuai kompetensi dan potensinya, sekaligus memberikan kontribusi optimal dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.
Menurut Hendri, pembenahan manajemen ASN pada akhirnya bermuara pada terbentuknya birokrasi yang memiliki kapasitas dan kinerja sesuai kebutuhan pemerintahan. Birokrasi tersebut juga diharapkan mampu merespons tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.
Pertemuan dengan Kepala BKN menjadi langkah awal Pemkot Padang Panjang memperkuat koordinasi kepegawaian. Arah kebijakannya jelas: penempatan dan pengembangan ASN tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan berbasis data kompetensi, talenta, dan kinerja.