LUBUK SIKAPING — Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman menggelar pertemuan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) sebagai langkah memperkuat kolaborasi pelayanan publik. Pertemuan yang dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Pasaman, Andri Cristyanto, itu berlangsung pada Senin (13/7) di Lubuk Sikaping.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan BRI sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan layanan pertanahan. Kedua instansi membahas berbagai peluang kerja sama yang dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan pertanahan.
Melalui koordinasi yang baik, kedua instansi berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Pertemuan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan serta membangun komunikasi yang lebih efektif.
Andri Cristyanto menegaskan bahwa kolaborasi dengan sektor perbankan merupakan langkah strategis. "Kantor Pertanahan tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Diperlukan sinergi dengan berbagai mitra strategis, salah satunya BRI, untuk membangun sistem pelayanan yang semakin efektif, efisien, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat," ujarnya.
Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi untuk saling bertukar informasi serta menyamakan persepsi mengenai peluang kolaborasi. Tujuannya mendukung peningkatan mutu layanan pertanahan di Kabupaten Pasaman.
Andri Cristyanto berharap komunikasi dan kerja sama yang terjalin dapat terus ditingkatkan. "Kami berharap komunikasi dan kerja sama yang terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pasaman," kata dia.
Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman berkomitmen memperluas kolaborasi dengan berbagai instansi dan mitra strategis. Langkah ini bagian dari upaya mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui komunikasi terbuka dan koordinasi berkelanjutan, hubungan kelembagaan antara Kantor Pertanahan Pasaman dan BRI diharapkan semakin kuat. Hal ini dinilai mampu memberikan kepastian hukum serta pelayanan yang lebih mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.