PADANG ARO — Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Instruksi tegas ini disampaikan di tengah upaya pemerintah daerah memacu percepatan pembangunan memasuki bulan kelima tahun anggaran 2026.
Peringatan tersebut mengemuka saat Yulian memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Senin (4/5/2026). Ia menekankan agar setiap pimpinan instansi tidak menunda tanggung jawab yang dapat menghambat capaian program daerah.
"Waktu terus berjalan mengingatkan kita semua, seluruh jajaran untuk memaksimalkan peran dan tanggung jawab masing-masing demi percepatan capaian program pembangunan daerah," ujar Yulian Efi di hadapan peserta apel.
Penyelesaian Temuan BPK Jadi Prioritas Utama
Fokus utama Pemkab Solok Selatan saat ini adalah menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan BPK RI. Yulian meminta proses penyelesaian dilakukan secara menyeluruh tanpa menyisakan tunggakan administrasi maupun fisik yang menjadi temuan auditor negara tersebut.
Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari exit meeting yang telah dilaksanakan pekan lalu. Inspektorat Kabupaten Solok Selatan kini memegang peran sentral untuk mengawal setiap tahapan penyelesaian yang dilakukan oleh masing-masing OPD terkait.
"Setelah exit meeting pekan lalu, sejumlah tunggakan harus segera diselesaikan secara tuntas. Kepada Inspektorat agar mengawal proses penyelesaian tersebut," tegas Yulian.
Evaluasi Rendahnya Realisasi PAD dan Proyek Fisik
Selain persoalan audit, performa keuangan daerah turut menjadi sorotan tajam. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan I menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai angka yang diharapkan untuk menopang belanja daerah.
Kondisi serupa terjadi pada sektor pembangunan fisik. Sejumlah proyek infrastruktur dinilai masih berjalan lambat, padahal tahun anggaran sudah berjalan hampir satu semester. Yulian menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas-dinas teknis yang bertanggung jawab atas pekerjaan di lapangan.
Pemerintah daerah khawatir jika keterlambatan pada awal tahun ini akan memicu penumpukan pekerjaan di akhir tahun. Hal tersebut berisiko menurunkan kualitas pembangunan serta mengganggu stabilitas arus kas daerah.
Optimalisasi Kinerja OPD di Bulan Kelima Anggaran
Memasuki Mei 2026, pimpinan OPD diminta melakukan langkah ekstra untuk mengejar ketertinggalan target. Yulian menekankan bahwa efisiensi waktu adalah kunci utama agar seluruh program yang telah direncanakan dalam APBD dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Solok Selatan.
"Kepada yang menangani kegiatan fisik, agar segera mengoptimalkan pelaksanaan program, mengingat waktu telah memasuki hampir lima bulan tahun anggaran berjalan," imbuhnya.
Pihak pemerintah kabupaten akan terus memantau perkembangan harian dari setiap instansi. Evaluasi rutin akan dilakukan untuk memastikan bahwa instruksi percepatan ini dijalankan dengan serius oleh seluruh jajaran birokrasi.
