PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, resmi melantik kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumbar periode 2025–2031. Prosesi pelantikan yang menempatkan Maman Sudarman sebagai ketua tersebut berlangsung khidmat di Aula Kantor Gubernur pada Minggu (3/5/2026).
Mahyeldi menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda seremoni pemerintahan. FPK memikul tanggung jawab besar sebagai perekat sosial yang menjaga stabilitas serta merawat kemajemukan di tengah masyarakat ranah Minang yang dinamis.
Kepengurusan baru ini diharapkan langsung tancap gas dalam menjalankan fungsi koordinasi antar kelompok masyarakat. Gubernur mengingatkan bahwa tantangan menjaga persatuan ke depan akan semakin kompleks seiring cepatnya arus informasi dan potensi gesekan sosial.
Fungsi Strategis FPK Sebagai Perekat Keberagaman di Sumbar
Dalam arahannya, Mahyeldi menyatakan bahwa keberagaman yang ada di Sumatera Barat harus dikelola secara bijak agar menjadi kekuatan pembangunan. FPK hadir sebagai ruang dialog untuk meminimalisir potensi konflik yang dipicu oleh perbedaan latar belakang.
"Hari ini bukan sekadar pelantikan. Ini momentum untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan, merawat kebersamaan, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan," ujar Mahyeldi di hadapan para pengurus.
Ia menambahkan, di tengah arus globalisasi, perbedaan pandangan seringkali muncul ke permukaan. Di sinilah peran strategis FPK diperlukan sebagai wadah silaturahmi yang menjadikan perbedaan sebagai perekat, bukan faktor pemecah belah persatuan bangsa.
Filosofi ABS-SBK Jadi Fondasi Menjaga Harmoni Sosial
Gubernur juga menyoroti modal sosial kuat yang dimiliki Sumatera Barat melalui nilai adat. Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara nilai adat dan agama.
Prinsip musyawarah dan penghormatan terhadap perbedaan merupakan kekuatan utama masyarakat Minangkabau yang telah teruji waktu. Mahyeldi meminta pengurus FPK periode 2025-2031 untuk terus menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam setiap kebijakan organisasi.
"Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipadukan," tegas Mahyeldi. Menurutnya, penghormatan terhadap kemajemukan adalah kunci utama menciptakan lingkungan yang aman dan damai.
Tugas Pengurus FPK Menjadi Jembatan Komunikasi Masyarakat
Pemerintah Provinsi berharap kepengurusan di bawah komando Maman Sudarman mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif. FPK harus hadir di tengah masyarakat untuk mendengar aspirasi sekaligus meredam isu-isu sensitif yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan.
"Kami berharap FPK hadir menjaga harmoni sosial dan berkontribusi dalam mewujudkan Sumbar yang aman, damai, dan sejahtera," kata Mahyeldi menutup sambutannya.
Dengan masa bakti yang cukup panjang hingga 2031, FPK Sumbar memiliki ruang luas untuk menyusun program kerja jangka panjang. Fokus utamanya tetap pada penguatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai lajur etnis, suku, dan budaya melalui kegiatan yang bersifat inklusif.
