PADANG PARIAMAN — Upaya pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Padang Pariaman pascabencana menunjukkan progres signifikan. Hingga akhir April 2026, pemerintah daerah setempat berhasil merealisasikan rehabilitasi dan optimalisasi lahan seluas 527 hektare.
Angka tersebut mencapai 82 persen dari total target 644 hektare lahan yang terdampak. Pencapaian ini menempatkan Padang Pariaman di posisi teratas dalam hal kecepatan pemulihan lahan pertanian di tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, Hendri Satria, menyebutkan bahwa progres daerahnya berada di atas wilayah tetangga. Sebagai perbandingan, realisasi di Kota Padang baru menyentuh 68 persen, sementara Kabupaten Solok berada di angka 60 persen.
Realisasi Penuh pada Lahan Kategori Rusak Ringan
Dalam proses pemulihan ini, Dinas Pertanian membagi intervensi berdasarkan tingkat kerusakan lahan. Seluruh lahan dengan kategori rusak ringan seluas 446 hektare telah tertangani sepenuhnya. Program optimalisasi lahan menjadi kunci utama dalam mengembalikan fungsi produksi di area tersebut.
Kondisi berbeda terlihat pada lahan dengan kategori rusak sedang. Dari target 238 hektare, pemerintah baru mampu merealisasikan pemulihan seluas 198 hektare. Masih terdapat sisa sekitar 40 hektare lahan yang hingga kini belum tersentuh bantuan teknis.
Hendri menjelaskan, sisa lahan tersebut terkendala oleh aturan administratif dan teknis dari pusat. Banyak lahan tersisa berada dalam hamparan kecil yang tidak berkelompok, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan intervensi program.
"Lahan yang tersisa tersebar dalam hamparan kecil sehingga belum memenuhi syarat teknis untuk intervensi program," kata Hendri Satria, Senin (27/4/2026).
Nasib Lahan Rusak Berat dan Sawah yang Hilang
Tantangan besar masih mengganjal pada penanganan lahan rusak berat seluas 450 hektare. Hingga saat ini, petani di area tersebut masih menunggu kepastian bantuan dari pemerintah pusat. Formulasi mengenai besaran anggaran dan skema pelaksanaan di lapangan belum turun ke daerah.
Selain lahan rusak, Padang Pariaman juga mencatat adanya sawah yang hilang total seluas 100 hektare akibat terjangan bencana. Untuk kasus ini, opsi yang tersedia adalah pencetakan sawah baru (cetak sawah) di lokasi yang berbeda.
Namun, kebijakan pencetakan sawah baru ini memiliki syarat ketat dari Kementerian Pertanian. Lokasi baru harus memiliki luasan minimal lima hektare dalam satu hamparan agar bisa mendapatkan kucuran dana bantuan.
"Kami berharap ke depan ada solusi konkret dari pemerintah pusat agar seluruh lahan terdampak dapat dipulihkan secara menyeluruh dan petani dapat kembali berproduksi secara optimal," ujar Hendri.
Dampak Ekonomi dan Harapan Petani
Kecepatan rehabilitasi lahan ini krusial bagi ketahanan pangan daerah. Dengan pulihnya 82 persen lahan, sebagian besar petani di Padang Pariaman sudah mulai kembali turun ke sawah. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan beras dan komoditas pertanian lainnya di Sumatera Barat.
Meski demikian, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian. Fokus utama saat ini adalah melobi kebijakan khusus bagi lahan-lahan kecil yang tidak memenuhi syarat teknis agar tetap mendapatkan bantuan pemulihan.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk terus mengawal sisa target rehabilitasi lahan yang ada. Koordinasi dengan pemerintah pusat diperkuat guna memastikan 18 persen sisa lahan, termasuk kategori rusak berat, segera mendapatkan kepastian penanganan fisik.
