PADANG PANJANG — Prestasi ini tidak hanya soal opini audit. Pemerintah Kota Padang Panjang juga mencatatkan indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebesar 86,02 persen, menempatkannya di peringkat kedua terbaik se-Sumatera Barat. Angka ini menjadi indikator bahwa rekomendasi perbaikan dari BPK tidak hanya didengar, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.
Apa Arti WTP ke-10 bagi Warga Padang Panjang?
Bagi warga, opini WTP yang diraih selama satu dekade berarti pengelolaan anggaran daerah dinilai transparan dan akuntabel. Setiap rupiah yang dibelanjakan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga layanan publik, telah melalui proses yang sesuai standar akuntansi pemerintahan. Wali Kota Hendri Arnis menegaskan, capaian ini adalah bukti komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional.
Mengapa Indeks Tindak Lanjut BPK Penting?
Indeks 86,02 persen menunjukkan bahwa Pemkot Padang Panjang serius dalam menyelesaikan catatan-catatan yang diberikan BPK. "Kita ingin seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan secara maksimal agar tidak menjadi temuan berulang di tahun berikutnya, termasuk penyelesaian persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian," ujar Hendri Arnis. Ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak hanya puas dengan opini, tetapi juga berupaya memperbaiki sistem secara berkelanjutan.
Siapa yang Berperan di Balik Capaian Ini?
Keberhasilan ini disebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Hendri Arnis mengapresiasi tim penyusun laporan keuangan, mulai dari BPKD, Inspektorat, hingga seluruh OPD yang telah bekerja maksimal. "Alhamdulillah, keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus menjaga integritas dan profesionalisme," katanya.
Langkah ke Depan: Digitalisasi dan Penguatan SDM
Ke depannya, Pemkot Padang Panjang berencana terus membenahi sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin profesional, modern, dan berbasis teknologi informasi. Selain itu, kapasitas aparatur pengelola keuangan terus ditingkatkan melalui pelatihan dan bimbingan teknis. "Data yang akurat menjadi elemen penting dalam proses perencanaan, penganggaran hingga evaluasi pelaksanaan program pembangunan," tambah Hendri Arnis. Sinkronisasi data antar-OPD juga diperkuat untuk memastikan laporan keuangan berjalan optimal.
Berapa Kali Padang Panjang Raih WTP?
Pemerintah Kota Padang Panjang telah meraih opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut hingga tahun anggaran 2025.
Apa Saja yang Diperbaiki dari Rekomendasi BPK?
Pemkot fokus pada penyelesaian rekomendasi BPK, termasuk persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian. Upaya ini dilakukan agar temuan tidak berulang di tahun berikutnya.
Bagaimana Dampaknya bagi Pelayanan Publik?
Dengan tata kelola keuangan yang akuntabel, setiap anggaran yang dikelola diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik.
