SAWAHLUNTO — Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Rovanly Abdams menekankan pentingnya pendampingan hukum sejak tahap awal perencanaan kebijakan. Menurutnya, setiap program pembangunan dan pelayanan publik harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Pendampingan hukum menjadi penting agar setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta memberikan kepastian dalam pelaksanaannya," kata Rovanly di Sawahlunto, Senin.
Apa Saja yang Dicakup dalam Kerja Sama Ini?
Kerja sama ini mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Fokus utamanya adalah pada persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan aset daerah, kerja sama antar lembaga, serta penyelenggaraan pelayanan publik.
Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto Nurul Hidayat menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan yang dimiliki. Sinergi ini, kata dia, diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang taat aturan.
"Kami siap memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum sesuai kewenangan yang dimiliki agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Nurul.
Mengapa Kepastian Hukum Menjadi Prioritas?
Rovanly menegaskan aspek hukum harus menjadi perhatian di setiap tahapan pengambilan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi permasalahan yang dapat menghambat pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya kerja sama ini, pemerintah daerah tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga panduan agar setiap langkah strategis tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Program pembangunan pun diharapkan berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dampak bagi Pelayanan Publik di Sawahlunto?
Masyarakat di Sawahlunto diharapkan merasakan dampak positif dari kepastian hukum ini. Pelayanan publik seperti perizinan, pengelolaan aset, hingga program bantuan sosial bisa berjalan lebih lancar tanpa risiko sengketa yang berkepanjangan.
Ke depannya, sinergi antara Pemkot Sawahlunto dan Kejaksaan Negeri ini akan terus diperkuat. Setiap kebijakan strategis yang akan diambil oleh pemerintah daerah akan melalui kajian hukum terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah di tengah jalan.
