BUKITTINGGI — Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengusulkan agar provinsi yang dipimpinnya ditetapkan sebagai daerah istimewa di Indonesia. Gagasan itu disampaikan langsung kepada Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, dalam Seminar Internasional “Bridging Friendship: Strengthening Indonesia–Netherlands Diplomatic Ties via Bukittinggi–Amsterdam” yang digelar dalam rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang, Selasa (23/6/2026).
“Di depan Jam Gadang ini Pak Menteri, jika diperbolehkan, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengusulkan Sumatera Barat menjadi daerah istimewa di Indonesia ini. Mari sama-sama kita kawal Pak Menteri,” ujar Vasko di hadapan Menteri Kebudayaan, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, dan para peserta seminar.
Dasar Historis: Bukittinggi Pernah Jadi Ibu Kota Negara
Vasko menegaskan bahwa usulan ini bukan tanpa dasar. Ia menyebut peran Sumatera Barat dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Salah satu bukti paling kuat adalah posisi Bukittinggi yang pernah menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
“Kalau kita berbicara sejarah, kontribusi Sumatera Barat terhadap bangsa ini sangat besar. Bukittinggi bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan negara pada masa yang sangat menentukan bagi keberlangsungan Republik Indonesia,” katanya.
Menurut Vasko, status daerah istimewa merupakan bentuk penghargaan yang layak atas kontribusi besar para tokoh dan masyarakat Sumbar dalam menjaga keberlangsungan NKRI. Ia optimistis perjuangan tersebut dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat memiliki semangat yang sama.
Dukungan Fadli Zon: “Daerah yang Pernah Jadi Ibu Kota Tidak Banyak”
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan dukungannya, namun menekankan perlunya perjuangan yang serius dan proses yang matang. Menurutnya, Sumatera Barat memiliki dasar historis yang sangat kuat untuk memperoleh status tersebut.
“Saya mendukung, tetapi harus serius. Menurut saya sangat pantas. Daerah yang pernah menjadi ibu kota negara tidak banyak. Selain Jakarta dan Yogyakarta, ada Bukittinggi,” ujar Fadli.
Fadli menjelaskan bahwa keberadaan PDRI di Bukittinggi menjadi salah satu titik penentu dalam sejarah Indonesia. Saat itu, pemerintahan darurat yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara berhasil menjaga eksistensi Republik Indonesia di tengah agresi militer Belanda.
“Bukittinggi menjadi ibu kota pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Itu masa yang sangat krusial dan sangat menentukan. Kalau tidak ada PDRI, tidak mungkin akan ada NKRI,” tegasnya.
Seminar Jadi Panggung Diplomasi Sejarah
Seminar internasional tersebut merupakan salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bukittinggi. Forum itu tidak hanya membahas hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda, tetapi juga menjadi ruang diskusi mengenai sejarah, budaya, serta kontribusi Bukittinggi dan Sumatera Barat dalam perjalanan bangsa.
Usulan status daerah istimewa ini kini memasuki tahap awal pembahasan. Dukungan dari tingkat pusat telah diperoleh, namun jalan menuju penetapan masih membutuhkan kajian mendalam dan dukungan politik yang solid dari seluruh elemen masyarakat Sumatera Barat.
