PADANG — Kenaikan signifikan sebesar Rp510 miliar dalam APBD Perubahan 2026 akan digelontorkan untuk tiga program prioritas utama. Wali Kota Fadly Amran memastikan alokasi tambahan ini tidak untuk belanja rutin, melainkan kegiatan strategis yang berdampak langsung ke warga.
Porprov 2026 dan Infrastruktur Atlet Jadi Prioritas
Porsi terbesar anggaran perubahan dialokasikan untuk menyukseskan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan digelar di Kota Padang. Pemerintah menyiapkan dana untuk mematangkan kesiapan atlet sekaligus merenovasi infrastruktur pertandingan.
“Penambahan dan penyesuaian alokasi ini difokuskan sepenuhnya untuk mendanai program strategis dan prioritas daerah,” kata Fadly Amran dalam sambutannya di ruang sidang DPRD.
Pemulihan Bencana Hidrometeorologi 2025
Anggaran perubahan juga menyisihkan pos khusus untuk menangani sisa dampak bencana hidrometeorologi yang melanda ibu kota Sumatra Barat pada tahun lalu. Tidak disebutkan nominal pastinya, namun pemkot memastikan alokasi ini untuk rehabilitasi infrastruktur publik dan bantuan warga terdampak.
Selain itu, pemkot menganggarkan dana untuk rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Padang. Fadly menyebut kegiatan ini dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal, khususnya sektor UMKM dan jasa.
Target Kota Gastronomi Dunia UNESCO
Satu lagi fokus yang tidak kalah penting adalah akselerasi menuju pengakuan Kota Padang sebagai Kota Gastronomi Dunia oleh UNESCO. Anggaran perubahan akan dipakai untuk program promosi kuliner, standardisasi rumah makan, dan sertifikasi chef lokal.
Fadly Amran menegaskan seluruh proses penyusunan KUA-PPAS ini telah berjalan transparan sesuai peraturan perundang-undangan. Pembahasan dimulai sejak penyerahan dokumen awal ke legislatif pada 15 Juni, lalu ditindaklanjuti secara intensif oleh komisi DPRD bersama Badan Anggaran dan TAPD.
Jadwal Ketat: RKA Harus Rampung 3 Juli
Pasca-penandatanganan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bergerak cepat menjadikan dokumen ini sebagai pedoman menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pemkot akan menggelar desk pembahasan RKA bersama perangkat daerah sebelum dokumen final diserahkan kembali ke DPRD pada 3 Juli mendatang.
“Setelah itu masuk ke tahapan pembahasan berikutnya,” ujar Fadly.
