PADANG — Industri dana pensiun di Sumatera Barat menorehkan kinerja positif pada awal tahun ini. Data OJK setempat mencatat total aset perusahaan dana pensiun di provinsi itu mencapai Rp2,79 triliun pada triwulan pertama 2026.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menjelaskan pertumbuhan aset sebesar 8,78 persen secara tahunan menjadi indikator bahwa sektor jasa keuangan di daerah masih dalam kondisi sehat. “Pertumbuhan aset dana pensiun menjadi salah satu indikator bahwa sektor jasa keuangan di Sumatera Barat masih berada dalam kondisi sehat dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Roni dalam keterangan resmi, Senin (6/7/2026).
Jumlah Peserta Menyusut Tipis
Di sisi lain, jumlah peserta dana pensiun di Sumbar justru tercatat mengalami kontraksi. Hingga Maret 2026, total peserta sebanyak 4.769 orang, atau turun 0,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan jumlah peserta ini menjadi catatan di tengah pertumbuhan aset yang positif. Namun, OJK menilai secara umum sektor jasa keuangan di Sumatera Barat masih menunjukkan kinerja yang solid, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,02 persen secara tahunan.
Kinerja Sektor Pembiayaan dan Penjaminan
Selain dana pensiun, sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) lainnya juga mencatatkan pertumbuhan. Perusahaan pembiayaan misalnya, berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,96 triliun, tumbuh 6,26 persen secara tahunan.
Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) di sektor ini tercatat sebesar 2,37 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan kualitas penyaluran pembiayaan yang membaik.
Sementara itu, perusahaan penjaminan yang berkantor pusat di Sumbar membukukan total aset Rp443,03 miliar, tumbuh 0,84 persen secara tahunan. Adapun lembaga keuangan mikro mencatat total aset Rp6,98 miliar, meningkat 2,19 persen, dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp2,68 miliar atau tumbuh 10,54 persen.
OJK: Stabilitas Sistem Keuangan Daerah Terjaga
Roni Nazra menambahkan, kinerja positif di berbagai sektor jasa keuangan itu menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah. Sektor ini juga dinilai mampu mendukung pembiayaan bagi masyarakat dan dunia usaha di Sumatera Barat.
“OJK akan terus memperkuat pengawasan serta mendorong pengembangan seluruh sektor jasa keuangan agar tetap sehat, inklusif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat,” ujarnya.
