SUMATERA BARAT — InfluenceMap, lembaga riset yang fokus memetakan pengaruh korporasi terhadap kebijakan iklim, merilis laporan yang menyoroti peran Gaikindo dan tiga merek Jepang: Toyota, Honda, dan Suzuki. Menurut analis mereka, advokasi gabungan dari asosiasi dan pabrikan itu mendorong kebijakan yang justru memperpanjang umur teknologi berbasis bahan bakar fosil di Indonesia.
Mengapa Advokasi Ini Dinilai Menghambat?
Dalam laporannya, InfluenceMap mengklaim bahwa Gaikindo dan merek Jepang secara konsisten mendorong insentif untuk kendaraan hybrid dan menunda kewajiban adopsi penuh kendaraan listrik baterai (BEV). Padahal, pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan produksi 600.000 unit BEV pada 2030. "Advokasi ini berpotensi menunda transisi BEV dan memperpanjang ketergantungan impor minyak RI," tulis analis InfluenceMap dalam ringkasan temuan.
Praktik serupa juga ditemukan di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Namun di Indonesia, pengaruh Gaikindo dan pabrikan Jepang dianggap sangat kuat karena mereka mendominasi pangsa pasar otomotif.
Dampak Langsung bagi Konsumen dan Industri
Jika kebijakan yang didorong terus berlanjut, konsumen Indonesia berisiko terjebak di era transisi yang lebih panjang. Insentif untuk hybrid, misalnya, bisa membuat harga BEV tetap tinggi dan infrastruktur pengisian daya lambat terbangun. Akibatnya, pasar mobil listrik murni tidak tumbuh optimal.
Dari sisi industri, ketergantungan pada impor komponen kendaraan konvensional dan hybrid juga akan terus berlanjut. Indonesia bisa kehilangan momentum menjadi basis produksi BEV regional karena regulasi yang tidak progresif.
Apa Kata Gaikindo dan Merek Jepang?
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Gaikindo, Toyota, Honda, maupun Suzuki terkait laporan InfluenceMap. Namun sebelumnya, beberapa perwakilan asosiasi sering menyampaikan bahwa transisi ke BEV harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu ekosistem industri dan tenaga kerja.
InfluenceMap sendiri menilai bahwa argumen "bertahap" yang digunakan seringkali justru menjadi alat untuk menunda regulasi yang lebih ketat. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan elektrifikasi ke depan.
Artikel ini ditulis berdasarkan laporan InfluenceMap yang dirilis pada awal 2025. Data pendukung dari sumber terbuka lainnya digunakan untuk memberikan konteks pasar otomotif Indonesia.
