PADANG — Sumatera Barat termasuk wilayah rawan bencana di Indonesia. Ancaman itu datang dari gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kekeringan, hingga letusan gunung berapi. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab menilai kesiapsiagaan warga jadi kunci menekan risiko korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kehancuran ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama Kota Padang, sudah menyiapkan sejumlah jalur evakuasi. Rambu arah evakuasi dipasang di beberapa titik. Warga diminta mengenali jalur itu sebelum bencana terjadi.
Di beberapa ruas jalan Kota Padang terpasang blue line. Garis itu menandai perkiraan batas aman landaan tsunami. "Bahkan jika terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami, maka di beberapa ruas jalan di Kota Padang juga sudah terpasang blue line yang merupakan perkiraan batas aman landaan tsunami," ujar Ilham, Sabtu 19 September 2026.
Sirine peringatan dini tsunami juga sudah dipasang di sejumlah tempat. Untuk memastikan fungsinya, uji coba rutin dilakukan setiap tanggal 26 tiap bulan.
Beberapa gedung dipersiapkan sebagai shelter saat darurat. Di antaranya Gedung SMA Negeri 1 Padang di Lolong Balanti, Gedung Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Gedung Polda Sumbar, serta escape building di kantor gubernur Sumbar.
Ilham menyebut belum semua gedung diberi merek bisa digunakan sebagai shelter. "Memang belum semua gedung di berikan merek bahwa bisa sebagai shelter, karena gedung gedung tersebut harus dilakukan pemeriksaan secara teknis apakah layak atau tidak menjadi shelter," kata Ilham.
Selain memahami jalur evakuasi, warga perlu menyiapkan perlengkapan darurat. Isinya makanan, air, obat, dokumen, serta penerangan sederhana yang dikemas dalam tas siaga bencana. Persiapan itu membantu keluarga bertahan sementara ketika layanan publik terganggu akibat bencana.
Latihan evakuasi secara berkala dinilai tak kalah penting. Simulasi membuat warga terbiasa bertindak cepat, tertib, dan tidak mudah panik. Latihan bisa melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah daerah, serta relawan untuk membangun koordinasi menghadapi keadaan darurat.
Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam menjaga keselamatan lingkungan bersama. Kepedulian terhadap tetangga, terutama kelompok rentan, memperkuat kemampuan komunitas menghadapi kondisi darurat secara lebih terkoordinasi.