PESISIR SELATAN — Proyek strategis nasional berupa pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan memasuki tahap krusial. Setelah sempat mandek akibat sengketa lahan, pemerintah daerah kini bergerak cepat menyelesaikan seluruh dokumen dan infrastruktur pendukung agar realisasi fisik bisa dimulai tepat waktu pada 2026.
Kepastian lahan menjadi isu utama. Sekretaris Dinas Pertanian Pessel, Hendro Kurniawan, menyebutkan total lahan yang disiapkan seluas 9,8 hektare dan sudah bersertifikat. Namun, sekitar 3,4 hektare di antaranya masih berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Proses perubahan status ini memerlukan mekanisme teknis dan persetujuan dari Kementerian Pertanian, dan saat ini masih dalam tahap pengurusan,” jelas Hendro. Sebagai kompensasi, Pemkab Pessel menyiapkan lahan pengganti melalui program pencetakan sawah baru seluas 4 hektare.
Skema tukar guling ini diperkirakan menelan anggaran Rp1 miliar yang akan dicairkan secara bertahap.
Persoalan lain datang dari aspek lingkungan. Kepala Dinas Perkimtan LH Pessel, Roli Bukhori, mengungkapkan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperkirakan memakan waktu hingga empat bulan. Tahap awal berupa penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) membutuhkan waktu sekitar 45 hari.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen AMDAL diperkirakan mencapai Rp400 juta,” ujar Roli. Proses ini menjadi syarat mutlak sebelum konstruksi dimulai.
Dari sisi infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) mencatat akses jalan menuju lokasi pembangunan saat ini hanya selebar empat meter. Kepala Dinas PUTR Pessel, Jaferi, menegaskan lebar tersebut harus ditingkatkan menjadi enam meter untuk memenuhi standar operasional alat berat dan material bangunan.
“Untuk memenuhi standar operasional, jalan tersebut perlu ditingkatkan menjadi 6 meter, sehingga diperlukan pembebasan lahan tambahan,” ungkap Jaferi. Pemkab akan berkoordinasi dengan pemerintah nagari setempat untuk mempercepat proses ini.
PDAM setempat direncanakan akan membangun jaringan pipa air bersih sepanjang 500 meter menuju lokasi. Sementara untuk pasokan listrik, jaringan utama sudah tersedia di sekitar kawasan, namun pengajuan resmi terkait kebutuhan daya masih harus dilakukan.
Di sektor telekomunikasi, pemerintah daerah menilai perlu penguatan sinyal melalui pembangunan BTS baru atau layanan berbasis satelit.
Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bergerak cepat menyelesaikan setiap tahapan persiapan. “Persiapan terus kita matangkan, mulai dari lahan, dokumen lingkungan, hingga infrastruktur dasar. Kita ingin pembangunan Sekolah Rakyat ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar daerah-daerah dengan indeks pendidikan rendah. Pessel sendiri mendapat jatah pembangunan tahap III setelah melalui proses pengusulan sejak tahun sebelumnya. Jika semua kendala teratasi, pembangunan fisik dijadwalkan mulai bergulir pada awal 2026.
Tiga kendala utama yang masih dihadapi adalah status lahan seluas 3,4 hektare yang perlu diubah dari LP2B, proses penyusunan AMDAL yang memakan waktu hingga empat bulan, dan pelebaran akses jalan dari 4 meter menjadi 6 meter yang memerlukan pembebasan lahan tambahan.
Pembangunan Sekolah Rakyat tahap III dijadwalkan mulai pada tahun 2026. Saat ini, pemerintah daerah tengah mengebut penyelesaian seluruh dokumen administratif dan teknis agar tidak terjadi keterlambatan.
Pemkab Pessel mengalokasikan sekitar Rp1 miliar untuk program pencetakan sawah baru seluas 4 hektare sebagai lahan pengganti. Sementara itu, anggaran untuk penyusunan dokumen AMDAL diperkirakan mencapai Rp400 juta.