PADANG — Guru Besar Departemen Ekonomi FEB UNAND itu menyebut persoalan utama perekonomian Sumbar bukan sekadar minimnya investasi, melainkan rendahnya kualitas investasi yang belum mampu mengubah struktur ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Syafruddin dalam artikel opini berjudul Kendala Transformasi Ekonomi Sumbar yang terbit Jumat (31/7/2026).
Menurut Syafruddin, nilai pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi daerah telah mencapai hampir 29 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB). Namun, angka sebesar itu hanya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi 3–4 persen dalam dua tahun terakhir.
“Pertanyaan yang lebih relevan ialah mengapa investasi hampir Rp100 triliun per tahun hanya menghasilkan pertumbuhan 3–4 persen,” tulisnya.
Syafruddin menilai sebagian besar investasi yang masuk masih terkonsentrasi pada pembangunan fisik yang belum langsung meningkatkan kapasitas produksi. Proyek-proyek tersebut dinilai belum saling terhubung sehingga efek penggandanya terhadap perekonomian kecil.
Selain itu, sejumlah hambatan struktural masih membebani dunia usaha di Sumbar, mulai dari biaya logistik yang tinggi, proses birokrasi yang panjang, konflik lahan, hingga risiko bencana alam.
Syafruddin menghitung, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen, Sumbar memerlukan investasi sebesar 30–36 persen dari PDRB atau sekitar Rp106–Rp127 triliun per tahun. Sementara untuk mengejar pertumbuhan 7 persen, kebutuhan investasi meningkat menjadi sekitar 35–42 persen dari PDRB, setara Rp123–Rp148 triliun per tahun.
“Dibandingkan posisi investasi sekitar Rp98 triliun, Sumbar memerlukan tambahan sekitar Rp25–Rp50 triliun per tahun untuk membuka peluang pertumbuhan mendekati 7 persen,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan perhitungan tersebut merupakan skenario analitis, bukan proyeksi pasti. Besarnya kebutuhan investasi sangat bergantung pada efisiensi penggunaan modal di lapangan.
Apabila pemerintah mampu menurunkan biaya logistik, mempercepat proses perizinan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta menghubungkan proyek-proyek investasi secara lebih terintegrasi, investasi yang sama dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Dalam lima tahun ke depan, Syafruddin memperkirakan Sumbar membutuhkan tambahan investasi produktif sekitar Rp125–Rp250 triliun di luar pola investasi normal. Kebutuhan tersebut dinilai tidak mungkin hanya mengandalkan APBD.
Ia menyarankan pembiayaan harus melibatkan APBN, BUMN, BUMD, swasta nasional, penanaman modal asing, perbankan, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), obligasi daerah yang layak, hingga modal dari perantau.
Mantan Dekan FEB UNAND itu menilai investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan dampak besar terhadap transformasi ekonomi. Prioritas tersebut meliputi pembangunan logistik dan konektivitas, hilirisasi pertanian dan agroindustri, pengembangan energi yang andal, pariwisata berkualitas, digitalisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan bencana.
Syafruddin juga mengingatkan pemerintah agar tidak lagi sekadar mempromosikan potensi daerah kepada investor. Pemerintah harus menawarkan proyek-proyek yang benar-benar siap investasi dengan kepastian lahan, infrastruktur, perizinan, hingga skema pembiayaan.
“Investor tidak membeli potensi abstrak. Investor membutuhkan proyek siap investasi,” tulisnya.
Syafruddin menyarankan Pemerintah Provinsi Sumbar menyiapkan sedikitnya 20 hingga 30 proyek prioritas yang siap ditawarkan kepada investor. Setiap proyek harus memiliki penanggung jawab yang jelas serta target penyelesaian hambatan agar mampu menarik investasi yang benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.