PASAMAN BARAT — Rencana pembangunan Kantor Imigrasi di Kabupaten Pasaman Barat memasuki babak baru setelah Bupati Yulianto bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat, Arvin Gumilang, di ruang kerja bupati, Senin (10/8/2026). Dalam pertemuan itu, Pemkab Pasaman Barat menyatakan kesiapan menghibahkan aset tanah milik daerah untuk lokasi pembangunan kantor pelayanan keimigrasian tersebut.
Bupati Yulianto menyebut ada beberapa opsi lahan yang sudah dipertimbangkan, yakni area di belakang kantor bupati dan kawasan perkantoran Padang Tujuh. Namun, ia menegaskan lokasi ideal tetap berada di pusat perkantoran pemerintahan Simpang Empat agar terintegrasi dengan layanan publik lainnya.
"Rencana pembangunan Kantor Imigrasi, Pemkab sudah mempertimbangkan lahannya di Pasaman Barat, tepatnya ada di beberapa lokasi seperti di belakang kantor bupati dan kawasan perkantoran Padang Tujuh. Tentu perlu kita survei serta disesuaikan dengan tata ruang," ujar Yulianto, Selasa (11/8/2026).
"Sebagusnya memang di daerah perkantoran. Coba nanti dipastikan aset kita di wilayah Simpang Empat mana yang kita ambil dan karena beberapa aset sudah kita hibahkan untuk kemajuan pembangunan Pasaman Barat," tambahnya.
Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumbar, Arvin Gumilang, menilai keberadaan kantor imigrasi di Pasaman Barat memiliki nilai strategis. Selama ini, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus paspor atau dokumen keimigrasian lainnya.
"Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sangat kita butuhkan untuk membangun Kantor Imigrasi ini. Karena jarak tempuh antara Pasaman Barat dengan Bukittinggi maupun Kota Padang cukup jauh," kata Arvin.
Ia berharap koordinasi antara jajaran Ditjen Imigrasi dan Pemkab Pasaman Barat terus diperkuat, terutama dalam penyiapan lahan dan penetapan lokasi yang memenuhi persyaratan teknis.
Pemkab Pasaman Barat akan segera melakukan survei dan pemetaan terhadap aset tanah yang dimiliki di wilayah Simpang Empat. Proses ini melibatkan dinas terkait untuk memastikan lahan yang dipilih tidak melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan memiliki akses yang mudah bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi Sumbar, Zulmanur Arif, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Agam, Kizlar Assad. Dari jajaran Pemkab, hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasaman Barat, Yosmar Difia, serta sejumlah kepala bagian terkait.