PADANG — Sorotan publik terhadap anggaran perbaikan fasilitas pemerintahan di APBD Sumatera Barat 2026 akhirnya direspons langsung oleh Pemprov. Bukan untuk mempercantik tampilan, alokasi tersebut disebut sebagai langkah darurat menyelamatkan aset daerah yang sudah uzur dan rawan kecelakaan.
“Perlu kami luruskan bahwa anggaran yang dialokasikan bukan untuk mempercantik fasilitas pemerintahan semata, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah aset yang kondisinya memang sudah memerlukan penanganan,” ujar Nolly Eka Mardianto di Padang, Kamis (4/6/2026).
Gedung Auditorium Gubernuran Bocor, Jadi Prioritas Perbaikan
Salah satu bangunan yang masuk daftar prioritas adalah Gedung Auditorium Gubernuran. Bangunan ini setiap hari digunakan untuk rapat, pelantikan, hingga kegiatan publik dengan jumlah peserta besar. Nolly menyebut, atap gedung mulai bocor dan beberapa bagian struktural dinilai tidak lagi aman.
“Ketika ada kerusakan yang berpotensi mengganggu aktivitas atau membahayakan pengguna, tentu pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi,” jelasnya.
Anggaran Bencana Rp 2,6 Triliun: Semua Dana Transfer Digeser ke Mitigasi
Nolly menepis anggapan bahwa Pemprov tidak peka terhadap kondisi pascabencana yang masih melanda sebagian wilayah Sumbar. Ia menjelaskan, seluruh dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 2,6 triliun telah dialokasikan khusus untuk penanganan bencana.
“Seluruhnya akan difokuskan pada mitigasi bencana, rehabilitasi pascabencana, dan perbaikan infrastruktur,” ungkapnya.
Menurut Nolly, prinsip yang digunakan dalam belanja daerah adalah kehati-hatian, efisiensi, dan kesesuaian dengan kebutuhan riil. Pemerintah, kata dia, berkewajiban memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dashboard Anggaran Real-Time: Bukti Transparansi atau Sekadar Formalitas?
Pemprov Sumbar mengklaim semua alokasi dan belanja daerah sudah bisa diakses publik secara real-time melalui dashboard pembangunan di laman resmi mereka. Nolly menyambut baik tingginya atensi masyarakat terhadap penggunaan anggaran.
“Pemprov senang masyarakat mau terlibat memperhatikan penggunaan anggaran kita. Ini kan artinya dashboard kita bermanfaat, sekaligus menjadi bukti bahwa tidak ada yang kita tutup-tutupi dari publik,” katanya.
Pemerintah berkomitmen menjalankan pembangunan secara seimbang: memenuhi kebutuhan masyarakat, mempercepat pemulihan pascabencana, dan menjaga aset daerah yang menjadi penunjang pelayanan publik.
