LUBUK SIKAPING — Ratusan bidang tanah di Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, kini tengah menjalani pemeriksaan langsung oleh panitia ajudikasi. Kegiatan yang digelar Kamis (2/7) ini merupakan bagian dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026 yang digarap Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.
Prosesnya tidak main-main. Petugas turun ke lapangan untuk mencocokkan data fisik dan data yuridis setiap bidang tanah. Kejelasan letak, batas, luas, hingga status kepemilikan menjadi fokus utama dalam pemeriksaan ini.
Melibatkan Pemilik Tanah dan Perangkat Nagari
Panitia ajudikasi tidak bekerja sendirian. Mereka menggandeng petugas Kantor Pertanahan, pemilik tanah, perangkat nagari, serta para pemilik tanah yang berbatasan langsung. Tujuannya satu: memastikan tidak ada sengketa batas atau klaim ganda di kemudian hari.
"Pemeriksaan tanah dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian data fisik dan data yuridis di lapangan," ujar Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Erizka Fitrawadi Nst.
Transparansi Jadi Kunci Penerbitan Sertifikat
Menurut Erizka, tahapan ini menjadi fondasi utama sebelum sertifikat tanah diterbitkan. Semua data yang dikumpulkan harus akurat agar proses penerbitan sertifikat berjalan sesuai aturan.
Ia menambahkan, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan. Langkah ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program PTSL.
"Melalui tahapan ini, diharapkan seluruh bidang tanah yang didaftarkan memiliki kepastian mengenai letak, batas, luas, dan status kepemilikannya," jelas Erizka.
Percepatan Sertifikasi Tanah di Pasaman
Kegiatan ini menjadi bukti keseriusan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dalam mendukung percepatan pendaftaran tanah. Targetnya, tertib administrasi pertanahan bisa segera terwujud di seluruh wilayah kabupaten.
Komitmen tersebut, kata Erizka, menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Masyarakat Kabupaten Pasaman pun diharapkan segera mendapatkan kepastian hukum atas hak tanah mereka.
