PADANG — Dari alokasi tambahan TKD sebesar Rp534 miliar untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baru sekitar Rp11,4 miliar yang terealisasi atau setara 2,14 persen. Angka ini menjadi sorotan tajam di tengah kebutuhan mendesak penanganan banjir yang baru saja melanda ibu kota provinsi.
Alex Indra Lukman mempertanyakan penyebab mandeknya realisasi anggaran yang seharusnya menjadi motor pemulihan infrastruktur dan permukiman warga. Ia menyebut fenomena kepala daerah yang lebih aktif di dunia maya dibandingkan bergerak di lapangan sebagai salah satu pemicu keterlambatan.
"Publik melihat kepala daerah selalu viral setiap kali bencana terjadi maupun saat memperjuangkan anggaran ke pusat. Semestinya semangat yang sama juga ditunjukkan saat merealisasikan anggaran yang sudah diperoleh," kata Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).
Realisasi di Kota Padang dan Tanah Datar Masih Jauh dari Target
Data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menunjukkan pola serapan yang rendah juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Kota Padang yang mendapat jatah Rp371,85 miliar baru menyerap sekitar 12 persen, sementara Kabupaten Tanah Datar hanya mencapai 7 persen dari alokasi Rp126,87 miliar.
Padahal pemerintah pusat telah mengucurkan total Rp10,65 triliun untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut diberikan tanpa syarat salur agar pemerintah daerah bisa langsung bergerak cepat.
Sedimentasi Sungai Jadi Biang Banjir yang Tak Kunjung Dituntaskan
Alex mengungkapkan, berdasarkan aspirasi warga yang diterimanya, banjir di Padang lebih banyak dipicu oleh sedimentasi di hilir sungai. Endapan lumpur yang menumpuk membuat kapasitas sungai menurun drastis, sehingga air mudah meluap ke permukiman saat hujan deras mengguyur selama sekitar 10 jam.
Persoalan ini dinilai belum mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah, meskipun anggaran pemulihan telah tersedia. Akibatnya, siklus banjir tahunan terus berulang dengan dampak yang semakin meluas.
Usulan Satu Komando untuk Percepat Penyerapan Anggaran
Untuk memotong birokrasi yang berbelit, Alex mengusulkan setiap daerah terdampak menunjuk satu pejabat khusus sebagai "komandan" penanganan bencana. Pejabat ini bertugas mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar administrasi, monitoring, dan evaluasi berjalan terintegrasi.
"Perlu ada perintah yang jelas dari kepala daerah melalui pejabat yang diberi tongkat komando. Dengan begitu proses persiapan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi akan lebih terarah dan efektif," tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.
Menurut Alex, keberadaan satu komando menjadi krusial karena anggaran pemulihan tersebar di banyak OPD. Tanpa koordinasi yang kuat, potensi kebingungan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran sangat besar dan berujung pada mandeknya proyek rehabilitasi.
