PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan persoalan pasien terlantar tidak bisa diselesaikan hanya lewat pelayanan medis. Ia mendorong koordinasi lintas sektor agar penanganan pasien mencakup kebutuhan administrasi, jaminan sosial, pembiayaan, hingga pemulangan.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Pasien Terlantar di Aula Lantai IV RSUP Dr. M. Djamil Padang, Kamis (20/8/2026).
Layanan Lebih Cepat dan Tepat Sasaran
Mahyeldi menilai kolaborasi ini akan mempercepat layanan bagi masyarakat dengan keterbatasan sosial dan ekonomi. Ia memastikan pasien yang berobat di RSUP M. Djamil akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
“Dengan adanya kerja sama lintas sektor ini, akan ada kecepatan layanan, lebih akurat, dan lebih tepat sasaran. Artinya, masyarakat yang mendapatkan pengobatan di RS M. Djamil akan mendapatkan layanan yang lebih baik,” ujar Mahyeldi.
Gubernur mengingatkan seluruh pihak agar tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. Kesepakatan yang sudah dibuat harus dijalankan di lapangan dan menjawab kebutuhan riil pasien.
“Tidak cukup hanya MoU kerja sama, tetapi rakyat membutuhkan apa yang mereka perlukan, itu yang harus mereka dapatkan,” katanya.
Menghubungkan Yang Mampu dengan Yang Membutuhkan
Mahyeldi juga mendorong Baznas dan lembaga filantropi untuk menghadirkan terobosan pembiayaan sosial. Menurutnya, potensi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi perlu dihubungkan dengan warga yang membutuhkan dukungan.
“Tugas pemerintah sebenarnya sederhana, yaitu menghubungkan antara yang ghani dan yang dhaif. Hadirkan konsep dan program, sehingga yang punya keterbatasan ini bisa difasilitasi,” jelasnya.
RSUP M. Djamil Masih Tangani Pasien Tanpa Identitas
Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang Dovy Djanas menyebut rumah sakit rujukan itu masih kerap menangani pasien tanpa identitas, tanpa keluarga, atau penanggung jawab. Kendala administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan juga menjadi persoalan yang sering ditemui di lapangan.
“Yang kita bangun hari ini bukan sekadar kerja sama antarinstansi, tetapi sebuah ekosistem pelayanan yang terintegrasi,” ujar Dovy.
Kerja sama ini memperluas cakupan penanganan pasien terlantar. Layanannya meliputi penelusuran identitas, fasilitasi jaminan kesehatan, penanganan persoalan sosial, dukungan pembiayaan, pemulangan, hingga reunifikasi dengan keluarga.
Implementasi program akan diperkuat melalui koordinasi antarinstansi, penetapan person in charge (PIC), penyempurnaan alur dan standar operasional, pemanfaatan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi berkala.
Pihak yang Terlibat dalam Kolaborasi
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, RSUD, Baznas, lembaga filantropi, Yayasan Jamil Peduli Kasih, Kitabisa.com, serta manajemen RSUP Dr. M. Djamil Padang.
Kolaborasi ini diharapkan membuat pelayanan pasien terlantar semakin terintegrasi. Masyarakat tidak lagi terhambat memperoleh layanan karena persoalan administrasi, sosial, ekonomi, ketiadaan keluarga, atau ketiadaan penanggung jawab.
