JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan alokasi dana bantuan sebesar Rp11 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk tahun anggaran 2025. Dana tersebut difokuskan pada perbaikan infrastruktur pendidikan yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menjelaskan bahwa anggaran ini akan menyasar 15 lembaga pendidikan. Rinciannya terdiri dari enam Taman Kanak-kanak (TK) dan sembilan Sekolah Dasar (SD) yang membutuhkan penanganan mendesak agar kegiatan belajar mengajar kembali optimal.
Fokus Penanganan Sekolah Terdampak Bencana 2025
Kepastian anggaran ini diperoleh setelah Bupati Yulianto melakukan audiensi langsung dengan Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, di Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut membahas prioritas pemulihan fasilitas publik, khususnya sektor pendidikan yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.
Selain dana bencana, Pemkab Pasaman Barat menyodorkan usulan tambahan untuk revitalisasi reguler bagi 59 sekolah lainnya. Puluhan sekolah ini dinilai memerlukan perbaikan sarana dan prasarana guna memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan di tingkat kabupaten.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan,” ujar Yulianto.
Konsep Sekolah Terintegrasi dan Fasilitas Modern
Dalam kunjungan ke kementerian, Yulianto yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Imter Pedri juga memaparkan rencana pembangunan sekolah terintegrasi. Konsep ini berbeda dengan model sekolah inklusif karena mengedepankan penggabungan jenjang pendidikan dalam satu kawasan terpadu.
Rencana kawasan pendidikan tersebut dirancang untuk mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK dalam satu kompleks. Fasilitas pendukung yang diusulkan mencakup ruang pembelajaran modern serta sarana olahraga lengkap untuk menunjang bakat non-akademik siswa.
Usulan teknis pembangunan ini telah diterima oleh Subdirektorat Sarana Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang diwakili Riqsal Hidayat. Pihak kementerian akan meninjau dokumen pendukung yang disiapkan pemda sebagai syarat realisasi program.
Pembangunan SMP Negeri Baru di Pusat Kota
Satu poin krusial dalam audiensi tersebut adalah usulan pembangunan satu unit SMP Negeri baru di pusat kota kabupaten. Langkah ini diambil untuk merespons tingginya kebutuhan akses pendidikan masyarakat di wilayah perkotaan yang selama ini kapasitasnya mulai terbatas.
Bupati menegaskan kesiapan jajarannya dalam memenuhi seluruh persyaratan administratif dan penyediaan lahan. Percepatan pembangunan ini diharapkan mampu memperpendek jarak akses pendidikan bagi warga di jantung kota Pasaman Barat.
Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen memberikan respons positif terhadap inisiatif daerah yang proaktif menjemput bola anggaran pusat. Sinergi antara dokumen perencanaan daerah dan ketersediaan anggaran nasional menjadi kunci keberlanjutan proyek infrastruktur pendidikan di Sumatera Barat.
