PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam sidang paripurna DPRD Sumbar, Senin (6/7). Penyerahan dokumen ini menjadi langkah awal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan.
Mahyeldi menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan dinamika perekonomian yang masih menghadapi tantangan berat. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 hanya mencapai 3,37 persen, turun signifikan dari 4,36 persen di tahun sebelumnya.
Tekanan Bencana dan Ekonomi Global Jadi Pemicu Perlambatan
“Perlambatan ini dipengaruhi tekanan ekonomi makro secara global dan nasional, serta terjadinya serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem,” ujar Mahyeldi dalam sambutannya. Bencana-bencana itu mengganggu aktivitas produksi, distribusi, dan mobilitas masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.
Meskipun pertumbuhan melambat, Gubernur menegaskan bahwa indikator pembangunan sosial justru menunjukkan hasil positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen, atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen.
Tiga Pilar Prioritas: Ekonomi Nagari, Layanan Dasar, dan Pertanian
Untuk tahun 2027, Pemprov Sumbar mengusung tema “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.” Tema ini akan diwujudkan melalui tiga prioritas utama. Pertama, percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM. Kedua, peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat. Ketiga, penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian daerah.
“Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga,” kata Mahyeldi. Ia menambahkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar meningkat menjadi 77,27, tetap berada di atas rata-rata nasional.
DPRD Sumbar kini akan membahas rancangan KUA-PPAS tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum ditetapkan menjadi APBD 2027. Proses pembahasan diperkirakan berlangsung selama beberapa pekan ke depan.
