PADANG — Irman Gusman mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat di daerah bergantung pada kualitas pers. Menurut senator dua periode itu, media bukan sekadar penyampai informasi, melainkan penjaga akal sehat publik di tengah derasnya arus disinformasi.
"Pers bukan sekadar menyampaikan informasi. Pers adalah penjaga akal sehat publik. Ketika media bekerja secara profesional dan independen, demokrasi akan tumbuh lebih sehat," ujar Irman dalam Dialog ASANTARA di Kota Padang, Kamis (23/7/2026).
Mengapa Pers Disebut Pilar Pertama?
Irman menyoroti tantangan demokrasi Indonesia yang dihadapkan pada polarisasi dan maraknya berita bohong. Ia menekankan bahwa insan pers harus berpegang pada etika jurnalistik, bukan sekadar mengejar kecepatan.
"Kecepatan memang penting, tetapi kebenaran jauh lebih penting. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan media yang dapat dipercaya, bukan sekadar menjadi yang paling cepat," tegasnya.
Pariwisata: Modal Besar yang Belum Dikelola Maksimal
Di luar isu demokrasi, Irman menilai Sumbar memiliki kekayaan alam, budaya Minangkabau, dan sejarah yang tidak dimiliki banyak daerah. Ia mendorong agar potensi ini dikelola secara profesional dan berkelanjutan agar bisa menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Sumatera Barat memiliki modal yang sangat lengkap. Tantangannya sekarang adalah bagaimana potensi itu dikelola melalui inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat," katanya.
Tanah Ulayat: Bukan Penghambat, Tapi Kekuatan Ekonomi
Satu hal yang kerap menjadi perdebatan adalah status tanah ulayat. Irman membantah anggapan bahwa tanah ulayat menjadi hambatan investasi. Sebaliknya, ia menilai tata kelola yang adil justru bisa menjadi daya tarik.
"Tanah ulayat bukan penghambat pembangunan. Justru apabila dikelola melalui pola kemitraan yang adil dan saling menguntungkan, tanah ulayat dapat menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menarik investasi sekaligus menjaga hak masyarakat adat," jelas Irman.
Ia menekankan bahwa pembangunan Sumbar harus bertumpu pada kolaborasi semua pihak: pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat. Dengan begitu, potensi daerah bisa dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ketua ASANTARA Ingatkan Profesionalisme Pers
Sementara itu, Ketua Umum DPN ASANTARA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med., mengingatkan agar insan pers tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga menjaga akurasi dan independensi. Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa dipertahankan jika media konsisten menjunjung tinggi etika jurnalistik.
