Realisasi penebusan pupuk bersubsidi di Kota Pariaman, Sumatera Barat, telah menembus lebih dari 97 persen dari alokasi yang diberikan. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan setempat meminta tambahan alokasi sebesar 1.087 ton ke pemerintah provinsi agar pasokan bertahan hingga Desember. Permintaan ini disampaikan menyusul lonjakan serapan pupuk setelah pemerintah menurunkan harga jual, terutama urea dan NPK.
PARIAMAN — Tanpa penambahan pasokan, petani di Kota Pariaman berisiko kekurangan pupuk bersubsidi saat musim tanam masih berjalan. Pemerintah kota pun telah mengajukan usulan tambahan alokasi sebanyak 1.087 ton kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari 400 ton urea dan 687 ton NPK.
Stok Saat Ini Diprediksi Tidak Cukup Sampai Akhir Tahun
Berdasarkan data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), kebutuhan pupuk bersubsidi di Pariaman pada 2026 mencapai 2.523 ton, mencakup 1.114 ton urea dan 1.409 ton NPK.
Pemerintah pusat mengalokasikan 1.867 ton untuk kota itu, dengan rincian 963 ton urea dan 903 ton NPK. Namun, realisasi hingga kini baru mencapai 714 ton urea dan 722 ton NPK. Artinya, masih ada kekurangan sekitar 400 ton urea dan 687 ton NPK yang menjadi dasar usulan penambahan tersebut.
Harga Turun, Petani Ramai Menebus
Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Ismadi mengatakan, kondisi tahun ini berbalik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, petani cenderung enggan menebus pupuk karena menilai harga masih mahal dan belum seimbang dengan hasil produksi.
Kini setelah harga urea turun dari Rp112,5 ribu menjadi Rp90 ribu per sak ukuran 50 kilogram, dan NPK dari Rp115 ribu menjadi Rp92 ribu per sak, serapan langsung melonjak drastis.
Pemkot Minta Realisasi Sesuai e-RDKK
“Untuk tahun ini penembusan pupuk bersubsidi dari petani meningkat, bahkan realisasinya telah lebih 97 persen, jika tidak ditambah maka tidak akan mencukupi hingga Desember,” kata Ismadi di Pariaman, Senin.
“Karena kebutuhan meningkat maka kami meminta pupuk bersubsidi direalisasikan sepenuhnya berdasarkan e-RDKK,” sambungnya.
Konteks: Penurunan Harga Pupuk 20 Persen dari Pemerintah Pusat
Lonjakan penebusan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang memangkas harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan itu sebagai terobosan besar di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah berita gembira. Harga pupuk turun 20 persen, berlaku mulai hari ini. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah,” ujar Amran dalam jumpa pers di Jakarta, seperti diberitakan ANTARA.
Pemkot Pariaman berharap tambahan alokasi segera direalisasikan agar petani tidak kesulitan menghadapi musim tanam yang masih berjalan. Jika tidak, stok pupuk dipastikan tidak cukup hingga Desember.
