SUMATERA BARAT — Kementerian Perindustrian belum memutuskan nasib insentif bebas ganjil-genap bagi mobil listrik di Jakarta. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan pihaknya menunggu audiensi Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) sebelum mengevaluasi fasilitas nonfiskal tersebut. Keputusan akhir akan mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi bagi pengguna mobil listrik maupun calon konsumen.
Wacana pencabutan pembebasan ganjil-genap bagi kendaraan listrik mencuat seiring bertambahnya populasi mobil listrik di Jakarta. Periklindo disebut ingin meminta pemerintah mengevaluasi fasilitas itu ketika jumlah kendaraan listrik sudah mencapai proporsi tertentu. Sarmuji menegaskan belum ada keputusan apa pun soal kelanjutan insentif tersebut.
Periklindo Akan Audiensi dengan Kemenperin
Menurut Sarmuji, Periklindo berencana menyampaikan pandangannya langsung ke Kemenperin. Audiensi itu menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mendengar alasan industri sebelum menentukan sikap.
"Nanti Periklindo akan audiensi dengan kita, kita akan dengarkan lebih lengkap apa aspirasinya. Terus kita akan timbang juga apakah insentif itu patut dilepas atau enggak," kata Sarmuji saat ditemui di Jakarta.
Pemerintah, lanjutnya, akan menimbang manfaat dan konsekuensi jika fasilitas bebas ganjil-genap dicabut. Alasan pelaku industri perlu didengar menyeluruh sebelum kebijakan diambil.
"Kita akan dengarkan persis alasannya," ujarnya.
Dampak ke Pengguna Mobil Listrik di Jakarta
Pembebasan ganjil-genap termasuk fasilitas nonfiskal yang membuat mobil listrik lebih menarik bagi konsumen di wilayah dengan pembatasan lalu lintas berbasis pelat nomor. Jika dicabut, pengguna mobil listrik kehilangan salah satu keuntungan berkendara di Jakarta.
Perubahan kebijakan juga bisa menjadi pertimbangan calon konsumen saat membandingkan mobil listrik dengan kendaraan bermesin pembakaran internal. Selama ini, bebas ganjil-genap sering jadi salah satu alasan pembeli memilih kendaraan listrik di kawasan Jabodetabek.
Pemerintah Masih Dorong Hybrid hingga REEV
Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong pengembangan kendaraan elektrifikasi. Sarmuji menyinggung dukungan terhadap kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range-extended electric vehicle (REEV).
Menurutnya, kendaraan dengan teknologi tersebut berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar sekaligus mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Ya, hybrid tentu ya. Tentang plug-in kemarin kan. Plug-in dan apa kemarin? Yang range? REEV. Karena itu betul-betul hemat bahan bakar sehingga berpotensi mengurangi subsidi BBM kita dan menciptakan lingkungan yang lebih bagus," kata Sarmuji.
Pernyataan itu menunjukkan pemerintah masih mempertimbangkan berbagai teknologi elektrifikasi dalam kebijakan industrinya. Untuk fasilitas bebas ganjil-genap bagi mobil listrik, keputusan akhir masih menunggu hasil pembahasan dengan Periklindo.
Belum ada kepastian insentif nonfiskal tersebut akan dicabut. Kemenperin akan menimbang alasan, manfaat, dan konsekuensinya sebelum menentukan sikap.
