Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pasaman Barat, Sumatera Barat, menerbitkan 2.633 izin usaha selama semester I 2026 atau periode Januari-Juni. Dari jumlah tersebut, Nomor Induk Berusaha (NIB) mendominasi dengan total 2.131 izin yang diterbitkan untuk pelaku usaha di kabupaten tersebut.
SIMPANG EMPAT — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pasaman Barat mencatat penerbitan 2.633 izin usaha sepanjang Januari hingga Juni 2026. Mayoritas perizinan yang dikeluarkan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mencapai 2.131 izin.
Kepala DPMPTSP Pasaman Barat Fadlus Sabi mengatakan, selain NIB, pihaknya juga menerbitkan 129 izin praktik bidan dan bidan mandiri serta 74 izin operasional teknologi informasi. Sisanya merupakan berbagai jenis perizinan lain yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha.
Proses Perizinan Dua Jam dan Bebas Biaya
Fadlus menegaskan pihaknya tidak mempersulit pengurusan izin di Pasaman Barat. Untuk perizinan dengan berkas lengkap, izin dapat terbit hanya dalam waktu dua jam.
"Semua izin gratis kecuali izin persetujuan bangunan karena ada retribusinya. Jika perizinan yang perlu survei tentu butuh waktu dan tergantung jaringan," ujarnya di Simpang Empat, Jumat.
Kebijakan ini sejalan dengan penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang mengintegrasikan perizinan antara pemerintah daerah dan pusat. Sistem berbasis teknologi informasi itu dirancang untuk memangkas birokrasi dan mempercepat proses perizinan usaha di dalam negeri.
Realisasi Investasi Capai Rp766,14 Miliar, Peringkat Tiga se-Sumbar
Kemudahan perizinan tersebut berdampak langsung pada masuknya investasi ke Pasaman Barat. Selama semester I 2026, realisasi investasi di kabupaten itu mencapai Rp766,14 miliar dari target yang ditetapkan provinsi sebesar Rp771 miliar.
Capaian tersebut menempatkan Pasaman Barat di peringkat ketiga se-Sumatera Barat, di bawah Kabupaten Solok Selatan dan Kota Padang. Fadlus menyebut pihaknya terus mempermudah investasi masuk dengan memastikan seluruh syarat yang dibutuhkan dapat dipenuhi calon investor.
"Kita ingin memudahkan masyarakat mengurus izin. Sistem berbasis web kita berlakukan agar dalam pengurusan tidak rumit," kata dia.
