SUMATERA BARAT — Data SUPAS 2025 yang dirilis menunjukkan persentase lansia Indonesia naik signifikan dari 7,59 persen pada 2010 menjadi 11,97 persen pada 2025. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya, Muktiani Asrie Suryaningrum, mencatat bahwa dari total 34 juta jiwa lansia, proporsi perempuan lebih tinggi (12,61 persen) dibanding laki-laki (11,34 persen). Lonjakan ini kerap memicu kekhawatiran akan membengkaknya biaya kesehatan dan tekanan finansial keluarga.
Ledakan Lansia di Jawa, Wilayah Timur Masih Muda
Ketimpangan demografis terlihat jelas antarwilayah. Seluruh provinsi di Pulau Jawa telah memasuki fase penuaan penduduk, sementara Maluku dan Papua masih didominasi usia produktif. DI Yogyakarta mencatat persentase lansia tertinggi nasional sebesar 17,83 persen, disusul Jawa Timur (15,45 persen) dan Bali (15,07 persen). Sebaliknya, angka terendah berada di Papua Tengah (6,71 persen), Papua Barat (6,77 persen), dan Papua Selatan (6,81 persen).
Strategi Ganda: Infrastruktur Padat di Jawa, Perlindungan Dasar di Timur
Perbedaan kecepatan penuaan ini menuntut pendekatan kebijakan yang tidak seragam. Pulau Jawa, dengan konsentrasi lansia tinggi, membutuhkan infrastruktur layanan yang agresif seperti pusat rehabilitasi dan program kesehatan terpadu. Sementara itu, wilayah timur Indonesia perlu memprioritaskan perlindungan sosial dasar sembari bersiap menghadapi transisi serupa dalam dua dekade mendatang.
Muktiani menekankan bahwa fenomena ini tidak semestinya direspons dengan kecemasan. "Lonjakan populasi lansia justru membuka jendela peluang baru yang disebut Bonus Demografi Tahap Kedua (Second Demographic Dividend). Jendela ini hanya akan terbuka jika negara mampu mengubah populasi perak ini menjadi kelompok yang sehat, mandiri, dan tetap produktif," tulisnya dalam analisis yang diterima redaksi.
Enam Belas Provinsi Sudah Aging, 22 Provinsi Lain Bersiap
Saat ini, 16 provinsi telah memasuki kategori aging population, sementara 22 provinsi lainnya belum. Data ini menjadi sinyal bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun peta jalan jangka panjang. Tanpa intervensi yang tepat, ledakan lansia berpotensi menjadi beban fiskal, namun dengan kebijakan yang adaptif, kelompok usia emas ini bisa menjadi motor produktivitas kedua setelah bonus demografi pertama.
Pemerintah dihadapkan pada pekerjaan rumah merombak sudut pandang konvensional yang menempatkan lansia sebagai beban. Investasi pada kesehatan preventif, pelatihan keterampilan pasca-pensiun, dan sistem jaminan sosial yang inklusif menjadi kunci agar transisi demografis ini tidak melahirkan krisis, melainkan peluang.
