TANAH DATAR — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menemukan pola transaksi yang tidak lazim saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Temuan ini diduga kuat sebagai modus penyalahgunaan BBM subsidi yang masih terjadi di lapangan.
Dalam sidak yang digelar Kamis (25/6/2026) itu, tim pemantau menemukan sejumlah kendaraan dengan nomor polisi yang sama melakukan pengisian BBM subsidi secara berulang. Volume dan pola transaksinya pun relatif seragam setiap hari.
Modus Pelangsiran dan Anomali Transaksi
Menurut Mahyeldi, pola tersebut semestinya bisa terdeteksi lebih awal melalui sistem pemantauan digital milik Pertamina. Ia menilai analisis data transaksi harus diperketat agar potensi penyimpangan bisa dicegah sejak dini.
“Kalau ada pola transaksi yang tidak wajar, tentu harus segera ditelusuri. Sistem yang ada harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini sehingga subsidi tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujar Mahyeldi.
Selain transaksi anomali, Pemprov Sumbar juga masih menemukan indikasi praktik pelangsiran BBM subsidi di lapangan. Pelangsiran adalah praktik membeli BBM subsidi secara bertahap untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Kolaborasi Pengawasan Diperlukan
Mahyeldi menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Ia meminta Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas, pemerintah kabupaten dan kota, serta aparat penegak hukum untuk berkolaborasi lebih erat.
“Hari ini kita sengaja turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM di SPBU. Antrean yang masih terjadi harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan subsidi negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Mahyeldi.
Gubernur juga meminta seluruh kepala daerah di Sumbar mengoptimalkan pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
Satgas Pengawasan Harus Diperkuat
Melalui instruksi tersebut, pemerintah daerah diminta membentuk dan memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi. Tujuannya agar penyaluran berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Kita ingin pengawasan di SPBU benar-benar berjalan. Keseriusan seluruh pihak akan terus kita pantau dan evaluasi karena tujuan utama kita adalah menjaga agar subsidi negara tepat sasaran,” tegas Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, mengungkapkan pihaknya juga menemukan indikasi transaksi anomali di salah satu SPBU yang menjadi lokasi sidak. Ia meminta Pertamina dan Hiswana Migas melakukan evaluasi transaksi harian secara rutin.
Helmi mencontohkan salah satu SPBU di Kabupaten Solok yang telah menerapkan pengawasan internal terhadap kendaraan yang dicurigai melakukan pelangsiran. Menurutnya, pengawasan yang konsisten terbukti mampu menekan potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
“Pengawasan yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi instrumen efektif untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan,” ujar Helmi.
Pemprov Sumbar berharap hasil sidak ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan agar distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih tertib dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima.
