SUMATERA BARAT — Fatoni, yang kini menjabat Dirjen Keuda Kemendagri, dipilih secara aklamasi dalam forum tertinggi alumni IPDN tersebut. Kongres digelar di Gedung Balairung Jenderal Rudini, Kampus IPDN Jatinangor. Kepemimpinan Fatoni akan mengawal organisasi yang mewadahi ribuan alumni kepamongprajaan dari seluruh Indonesia.
Proses Aklamasi di Tengah Agenda Strategis Nasional
Pemilihan berlangsung tanpa rival. Para peserta Konaslub sepakat memilih Fatoni sebagai ketua umum untuk periode lima tahun ke depan. Keputusan ini diambil di tengah berbagai agenda strategis nasional yang melibatkan alumni IPDN, termasuk pengelolaan keuangan daerah dan reformasi birokrasi di tingkat kabupaten/kota.
Fatoni dikenal sebagai sosok birokrat senior di lingkungan Kemendagri. Sebelum menjabat Dirjen Keuda, ia pernah menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan dan Pj Gubernur Sulawesi Utara. Pengalamannya di daerah dinilai menjadi modal utama untuk merangkul alumni yang mayoritas bertugas di pemerintahan daerah.
IKAPTK dan Peran Alumni dalam Tata Kelola Pemerintahan
IKAPTK merupakan organisasi tunggal alumni IPDN, yang sebelumnya dikenal sebagai STPDN. Anggotanya tersebar di seluruh kementerian, lembaga, dan terutama di jajaran pemerintah daerah—mulai dari sekretaris desa hingga kepala daerah. Organisasi ini sering menjadi jalur konsolidasi kebijakan Kemendagri ke daerah.
Kongres di Jatinangor kali ini dinilai krusial karena bertepatan dengan masa transisi pemerintahan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Alumni IPDN, khususnya yang duduk di posisi sekretaris daerah dan kepala badan keuangan, menjadi eksekutor utama kebijakan fiskal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Jejak Karier dan Tantangan ke Depan
Fatoni lahir di Palembang pada 1969 dan merupakan lulusan IPDN angkatan 1990. Ia meniti karier dari bawah sebagai staf di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jabatan Dirjen Keuda yang diembannya saat ini membuatnya menjadi salah satu pengendali kebijakan transfer ke daerah (TKDD) dan pengelolaan dana desa.
Sebagai ketua umum terpilih, Fatoni dihadapkan pada tuntutan untuk menjaga soliditas alumni di tengah dinamika politik lokal. Organisasi ini juga dituntut berkontribusi dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah agar tepat sasaran dan bebas korupsi.
Belum ada pernyataan resmi dari Fatoni mengenai program kerja yang akan dijalankan. Namun, pemilihannya secara aklamasi menunjukkan adanya konsensus kuat di antara para alumni untuk kembali memperkuat peran organisasi dalam pembinaan karier dan etika penyelenggara negara.
