Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan 12 kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang yang melanda Senin (21/9/2026) malam. Kerusakan itu memicu potensi kelumpuhan operasional dan pelayanan publik, sehingga pemerintah pusat menyatakan siap membantu rehabilitasi pascabencana. Pemprov Sumbar juga telah melaporkan kondisi infrastruktur yang rusak ke Kementerian Dalam Negeri.
SOLOK — Banjir bandang yang menerjang kawasan Kabupaten Solok meninggalkan kerusakan pada sejumlah fasilitas pemerintahan. Data sementara menyebut 12 kantor dinas terdampak berat, dari struktur bangunan hingga peralatan kerja yang tidak lagi bisa dipakai.
Pemerintah Kabupaten Solok tengah mencarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti. Sejumlah opsi penyelamatan dokumen dan pemindahan sementara layanan tengah disiapkan.
“Kondisi ini memicu potensi kelumpuhan operasional dan pelayanan publik di wilayah ini. Pemerintah pusat siap membantu rehabilitasi pasca-bencana,” kata Mahyeldi di Kabupaten Solok, Selasa.
Laporan Kerusakan Sudah Diterima Wakil Menteri Dalam Negeri
Pemprov Sumbar bergerak cepat melaporkan dampak bencana ke pemerintah pusat. Mahyeldi menyebut komunikasi langsung sudah dilakukan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
“Kita telah berkomunikasi langsung dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Bima Arya. Laporan itu telah diterima oleh beliau secara langsung,” ujarnya.
Dukungan yang disiapkan pemerintah pusat mencakup peralatan teknis serta bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perkantoran. Belum ada rincian nilai anggaran yang disebut dalam laporan tersebut.
Tim Gabungan Petakan Kondisi Hulu di Kaki Gunung Talang
Pemprov Sumbar bersama BNPB, Basarnas, Bappeda, dan instansi teknis lain menerjunkan tim untuk mengevaluasi kelayakan lokasi kompleks perkantoran Pemkab Solok. Evaluasi itu memetakan kondisi hulu dan tata guna lahan di kawasan kaki Gunung Talang.
Pemetaan hulu menjadi penting karena banjir bandang umumnya berkaitan dengan perubahan tutupan lahan di daerah tangkapan air. Hasil evaluasi akan menentukan apakah kompleks perkantoran masih layak dipakai atau perlu relokasi.
Rumah Dinas Wakil Bupati Jadi Pengungsian Sementara
Di sisi penanganan warga, Pemkab Solok memfungsikan Rumah Dinas Wakil Bupati Solok sebagai tempat pengungsian sementara. Sekitar 50 warga yang kehilangan tempat tinggal kini menempati fasilitas tersebut.
Data sementara mencatat 100 hingga 150 unit rumah warga terdampak. Total masyarakat yang terkena dampak diperkirakan mencapai 300 jiwa.
Pada masa tanggap darurat, Mahyeldi menegaskan prioritas utama difokuskan pada keselamatan warga serta pemulihan sarana dan prasarana vital. Pemerintah mengoptimalkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan mendesak.
Akses Jalan Nasional dan Provinsi Mulai Pulih
Akses jalan nasional dan jalan provinsi yang sempat tertutup kini telah dipulihkan. Kendaraan sudah bisa melintas secara bertahap meski belum sepenuhnya normal.
Pemulihan akses menjadi kunci distribusi bantuan logistik ke titik-titik pengungsian. Pemkab Solok belum merinci berapa lama masa tanggap darurat akan berlangsung.
