Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang memastikan ketersediaan dan distribusi pangan di Kota Padang tetap terjaga dengan stok beberapa komoditas mampu memenuhi kebutuhan warga hingga 53 sampai 64 hari ke depan. Kepastian itu disampaikan dalam High Level Meeting TPID Kota Padang Triwulan III bertema "Sinergi TPID dalam Menjaga Lahan Produktif, Memperluas Pasokan Pangan dan Mengendalikan Inflasi Daerah" pada 22 September 2026. Rapat juga membahas usulan insentif pajak bagi pemilik sawah yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
PADANG — Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Didi Aryadi menyatakan pasokan pangan di Kota Padang masih dalam kondisi aman. Pemantauan mencakup kondisi stok di gudang maupun jalur distribusi yang menjadi faktor penting penjaga stabilitas harga.
"Untuk beberapa komoditas, stok pangan yang kita miliki saat ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 sampai 64 hari. Kondisi ini menjadi salah satu indikator bahwa pasokan di Kota Padang masih dalam kondisi aman," kata Didi Aryadi di Padang, Selasa.
Longsor Jalur Padang-Solok Tidak Ganggu Pasokan
Gangguan akses akibat longsor yang sempat terjadi pada jalur antara Kota Padang dan Kota Solok tidak sampai menghentikan arus pasokan pangan ke Kota Padang. Kendaraan pengangkut masih dapat melintas sehingga distribusi bahan pangan tetap berjalan.
"Beberapa hari lalu memang terjadi longsor di antara Kota Padang dan Kota Solok. Alhamdulillah, kendaraan masih bisa lewat sehingga kami memastikan ketersediaan pangan di Kota Padang tetap terjaga," ujarnya.
Usulan Insentif PBB bagi Pemilik Sawah LP2B
TPID Kota Padang membahas upaya menjaga lahan pertanian produktif, khususnya sawah yang masuk dalam kawasan LP2B. Salah satu usulan yang muncul adalah pemberian insentif kepada pemilik lahan yang tetap mempertahankan sawahnya sebagai lahan pertanian.
"Untuk menjaga jumlah lahan, terutama sawah yang dilindungi, ada usulan pemberian insentif bagi lahan yang tetap menjadi persawahan. Bentuknya bisa berupa penghapusan atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," ujar Didi.
Menurutnya, insentif tersebut dapat mendorong masyarakat mempertahankan lahan sawah agar tetap produktif dan mendukung ketersediaan pangan daerah.
Urban Farming Libatkan Petani Milenial di Lubuk Begalung dan Koto Tangah
Pemkot Padang mengembangkan pertanian perkotaan atau urban farming sebagai alternatif produksi pangan di tengah keterbatasan lahan akibat perkembangan kawasan permukiman. Program itu dijalankan Dinas Pertanian serta Dinas Pangan dan Perikanan Kota Padang dengan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pertanian.
"Di daerah perkotaan kita melakukan intervensi teknologi dalam pertanian. Ada kegiatan urban farming berupa semangka, melon dan beberapa komoditas lainnya," kata Didi.
Program tersebut juga melibatkan generasi muda, khususnya petani milenial atau petani generasi z (gen z). Sejumlah wilayah Kota Padang sudah menjalankan program ini, di antaranya Kecamatan Lubuk Begalung dan Koto Tangah.
"Programnya sudah berjalan dan ada beberapa yang akan segera panen," ujarnya.
Pengembangan urban farming diharapkan memperluas sumber pasokan pangan sekaligus mempertahankan aktivitas pertanian di tengah berkurangnya lahan akibat kebutuhan pembangunan permukiman.
