SOLOK — Bupati Solok Jon Firman Pandu meneken dua kerja sama strategis yang saling melengkapi, Rabu. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi hasil kreativitas masyarakat sekaligus menggali sumber penerimaan daerah secara lebih tertib.
"Perlindungan kekayaan intelektual penting bagi pelaku UMKM, IKM, dan masyarakat kreatif karena produk maupun inovasi yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang perlu mendapatkan kepastian hukum," kata Jon Firman Pandu di Solok.
Daftarkan Produk agar Punya Nilai Jual Lebih
Melalui kerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pemkab Solok mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan produk dan inovasinya sebagai kekayaan intelektual. Perlindungan hukum ini diyakini akan meningkatkan daya saing produk lokal di pasaran.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat Lista Widyastuti menilai kekayaan intelektual bisa menjadi aset strategis daerah apabila dikelola dengan baik. "Perlindungan kekayaan intelektual penting sebagai aset strategis daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif," ujarnya.
Menurutnya, pendaftaran kekayaan intelektual memberikan kepastian hukum sekaligus menambah nilai tambah produk yang dikembangkan masyarakat Kabupaten Solok.
Sinergi dengan PLN untuk Tertibkan Pajak Daerah
Di sisi lain, Pemkab Solok juga menggandeng PT PLN (Persero) Unit Solok dalam hal pemungutan dan penyetoran pajak atas tenaga listrik, pajak barang dan jasa tertentu, serta pajak penerangan jalan.
Manajer PT PLN (Persero) Unit Solok Hariani menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah daerah, terutama dalam tertib administrasi dan pelayanan yang berkaitan dengan penerangan jalan.
"Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Kanwil Kementerian Hukum Sumbar dan PLN. Ini adalah langkah nyata untuk melindungi potensi daerah dan memperkuat tata kelola pendapatan daerah," kata Bupati Jon Firman Pandu.
Dua Manfaat yang Saling Melengkapi
Pemkab Solok menilai kedua kerja sama ini punya manfaat yang beririsan. Perlindungan kekayaan intelektual menjaga hasil kreativitas warga, sementara optimalisasi pajak memperkuat modal pembangunan dan pelayanan publik.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
