SUMATERA BARAT — Antrean kendaraan di SPBU Kabupaten Berau belakangan ini bukan semata persoalan distribusi yang telat. Akar masalahnya, jatah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk wilayah itu jauh lebih kecil dari kebutuhan riil masyarakat dan sektor ekonomi setempat.
Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, mengungkapkan defisit kuota itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Gabungan DPRD Berau. Dari total usulan 120.342 KL, pemerintah pusat hanya menyetujui 73.207 KL untuk periode 2026. Artinya, ada kekurangan sekitar 47.135 KL atau setara 39 persen dari kebutuhan yang diajukan.
Rincian Kuota: Pertalite Paling Terpangkas
Pemkab Berau awalnya mengusulkan kuota Pertalite sebesar 83.201 KL. Namun, yang disetujui hanya 47.312 KL. Untuk Biosolar, usulan daerah mencapai 37.141 KL, tetapi jatah yang diberikan hanya 25.895 KL.
“Persoalannya, kuota yang akhirnya disetujui berada di bawah kebutuhan yang diajukan. Padahal aktivitas masyarakat dan kebutuhan BBM di Berau terus berjalan,” kata Eva dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
Mengapa Usulan Daerah Bisa Meleset Jauh?
Eva menjelaskan, pengajuan kuota BBM dilakukan setahun sebelumnya. Penyusunan angka itu mempertimbangkan kebutuhan transportasi, UMKM, nelayan, hingga sektor pertanian yang datanya dihimpun dari perangkat daerah.
“Kewajiban kami membuat usulan satu tahun sebelumnya berdasarkan berbagai komponen kebutuhan. Kebutuhan itu sudah dihitung berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah,” jelasnya.
Meski begitu, proses evaluasi oleh pemerintah pusat menghasilkan angka yang jauh di bawah usulan. Kondisi ini dinilai kurang selaras dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga Berau yang terus meningkat.
Langkah Jangka Pendek: Pengawasan dan Surat Edaran
Untuk meredakan antrean, Pemkab Berau menerjunkan personel Satpol PP, kepolisian, dan TNI ke sejumlah SPBU. Pengawasan di lapangan ini bertujuan memastikan penyaluran BBM tepat sasaran dan tertib.
Selain itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan surat edaran sebagai instrumen pengendalian distribusi. “Surat edaran masih diproses,” ujar Eva.
Namun, Diskoperindag menilai langkah-langkah tersebut hanya solusi sementara. Tanpa penambahan kuota dari pemerintah pusat, antrean berpotensi kembali terjadi.
Evaluasi Kuota Jadi Kunci Penyelesaian
Pemkab Berau berencana terus mendorong evaluasi atas besaran kuota yang diberikan. Menurut Eva, koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjadi penting untuk mencari solusi permanen.
“Kami akan terus mendorong adanya evaluasi terhadap kuota yang diberikan kepada Berau,” tegasnya.
“Kami pun berharap evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait dapat menghasilkan solusi, bukan sekadar mengatasi antrean secara sementara,” pungkas Eva.
Warga yang ingin melaporkan keluhan terkait distribusi BBM di wilayahnya dapat menghubungi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau melalui kanal resmi pemerintah daerah setempat.
